Jokowi Siapkan 'Karpet Merah' untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Jumat, 26 April 2024 14:06 WIB

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyiapkan 'karpet merah' kepada Prabowo-Gibran, yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, dengan memasukkan program unggulan mereka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa program-program unggulan yang masuk dalam RKP-RAPBN 2025, termasuk makan siang gratis, itu dapat dieksekusi setelah mereka dilantik pada Oktober mendatang.

"Presiden Jokowi akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025, termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca-20 Oktober 2024, setelah presiden-wakil presiden terpilih dilantik," kata Ari melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis, 25 April 2024.

Ari menjelaskan dukungan Presiden Jokowi tersebut untuk mengawal keberlanjutan pembangunan mewujudkan Indonesia Maju.

"Semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakkan pondasinya oleh Presiden Jokowi," katanya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memfasilitasi ruang fiskal dalam postur RAPBN 2025, yang memungkinkan program Prabowo-Gibran, salah satunya makan siang gratis, dapat berjalan.

"Prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Sri Mulyani saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal pada 2025.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.

Sementara itu, RKP 2025 disusun memperhitungkan transisi kepemimpinan dari presiden dan kabinet saat ini dengan yang akan datang.

Karena bersifat transisi, maka RKP 2025 harus disusun menggunakan metode khusus, yakni pendekatan teknokratik, yang berarti mengikuti pola rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Setelah pemenang Pilpres 2024 diumumkan, rancangan awal RKP 2025 akan diperbaharui hingga Juni 2024 sesuai program dan janji presiden-wakil presiden terpilih.

Gibran Evaluasi Program Makan Siang Gratis

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengevaluasi program makan siang dan susu gratis setelah dilakukan uji coba beberapa waktu lalu.

"Ya ini masih kita pikirkan, skema-skema terbaik nanti kita pastikan ke depan seperti apa," kata Gibran saat ditemui di Rumah Susun (Rusun) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 24 April 2024.

Gibran menjelaskan beberapa hal yang pihaknya akan evaluasi dari program makan siang gratis itu yakni pemilihan menu, proses distribusi hingga pemenuhan logistik makanan.

Tidak hanya itu, jumlah penerima program makan siang dan susu tersebut juga akan dievaluasi oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar bantuan pemulihan gizi itu bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai realisasi program makan siang gratis perlu dipercepat guna mengantisipasi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Dia mengatakan ada dua sektor ekonomi yang akan terdampak langsung akibat ketegangan di Timur Tengah, yakni impor minyak dari Timur Tengah dan Afrika, serta ekspor komoditas Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika.

"Percepatan realisasi makan siang gratis karena akan menghemat biaya harian rumah tangga miskin," kata Farhan beberapa waktu lalu.

Perlu Biaya Besar

Anggaran makan siang gratis untuk 70 juta anak sekolah dari PAUD sampai SMA/SMK sangat besar. Menurut perhitungan Bappenas memerlukan Rp185 triliun untuk 70 juta siswa dengan harga per porsi Rp15 ribu.

Namun Prabowo-Gibran berencana melaksanakannya secara bertahap. Anggota pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Hari Wibowo, mengatakan program tersebut dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan seiring waktu berjalan.

Advertising
Advertising

Pada tahun pertama, program makan siang gratis akan menyasar 40% dari siswa sekolah yang ada. Lalu, di tahun kedua, akan ditingkatkan menjadi 80% dari target anak sekolah. Pada 2029, kata dia, barulah program ini akan dilaksanakan kepada 100% anak sekolah.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, pernah menyatakan anggaran makan siang gratis bisa diambilkan dari dana BOS afirmatif. Namun usulan ini banyak ditentang praktisi pendidikan karena selama ini uang bantuan operasional sekolah itu juga sangat terbatas, yakni tiap tahunnya hanya berkisar Rp53 triliun.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam sebuah wawancara mengatakan, ada kemungkinan anggaran makan siang gratis sebagian diambil dari jatah Rp 350 triliun anggaran pemerintah untuk subsidi solar dan LPG 3 kilogram, karena ternyata lebih dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.

Sejauh ini, pemerintah belum menjelaskan dari mana anggaran makan siang gratis ini diambil dan berapa jumlahnya untuk tahun anggaran 2025.

ANTARA | TIM TEMPO

Pilihan Editor Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

48 menit lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

1 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

1 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

4 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

4 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

5 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

6 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

10 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

18 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

19 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya