TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap Starlink sudah mulai memenuhi izin untuk beroperasi di Indonesia, baik izin untuk penggunaan teknologi VSAT dan izin sebagai penyedia telekomunikasi atau Internet Service Provider (ISP).

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan pemerintah tidak akan memberikan keistimewaan terhadap perusahaan penyedia jasa telekomunikasi asal Amerika Serikat itu, guna menciptakan persaingan yang setara antar perusahaan penyelenggara layanan telekomunikasi.

"Kami tidak memberikan favoritism, tetapi juga kita memberikan fair treatment kepada semua perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi," kata Budi dilansir dari laman Kominfo pada Kamis, 18 April 2024.

Hadirnya Starlink, kata Budi, menjadi tantangan bagi semua operator seluler di Indonesia. Ia berharap agar perusahaan Indonesia lebih berinovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Ia mengatakan teknologi terus berkembang dan melahirkan disrupsi. Starlink, membawa teknologi baru pada bidang konektivitas satelit Low Earth Orbit atau LEO. Starlink yang menggunakan konektivitas satelit lebih cocok digunakan untuk melayani wilayah yang tidak dapat dijangkau jaringan infrastruktur kabel serat optik.

Indonesia, kata dia, memiliki keunikan kondisi geografis di setiap wilayah. Sehingga pemilihan teknologi tidak bisa dipukul rata. "Di kota mungkin pakai optik, cuma untuk daerah-daerah rural atau 3T, teknologi satelit mungkin jadi ekonomis," ucapnya.

Budi menyebut rencana uji coba Starlink di Ibu Kota Nusantara atau IKN berlangsung pada Mei 2024. Dan ditargetkan mulai beroperasi ketika upacara peringatan 17 Agustus di IKN, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Dengan syarat uji laik operasi sudah dikeluarkan.

Starlink Indonesia akan menggunakan skema penjualan Bussiness to Consumer atau B2C untuk kemudian membahas Uji Laik Operasi (ULO).

Pilihan Editor: Starlink Penuhi Izin Operasi di RI, Kapan Uji Coba Layanan di IKN?