TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Adita Irawati menyatakan kondisi lalu lintas arus balik Lebaran pada Selasa, 16 April 2024 mulai landai. Hal itu berkenaan dengan strategi pemerintah mengurai kepadatan saat arus balik lebaran dengan penerapan work from home.

"Data pantauan biasanya akan didapat besok pagi secara kumulatif. Tapi dari pengamatan sudah terjadi perlandaian (penurunan)," katanya saat dihubungi, Selasa, 16 April 2024.s

Adanya kebijakan WFH ini membuat sejumlah ruas jalan tol ramai lancar, tidak mengalami kemacetan panjang seperti saat puncak arus mudik lebaran. Menurut dia, kemacetan praktis hanya terjadi di beberapa wilayah Jakarta akibat dimulainya aktivitas perkantoran.

Meski begitu, berdasarkan data dari Jasa Marga, hingga Senin pagi, sebanyak 34 persen kendaraan belum melakukan arus balik Lebaran menuju Jakarta dan sekitarnya. Ia memperkirakan arus balik masih akan terjadi hingga tiga hari mendatang.

Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah jalan non tol, seperti di jalur Pantura dan jalur selatan. Menurut Adita, pada hari pertama WFH pasca libur lebaran ini, kondisi di jalur non tol ramai lancar. Ia menilai bahwa pengaturan lajur selama pelaksanaan arus mudik dan arus balik lebaran ini berkat upaya kerja sama antara Kemenhub dengan stakeholder terkait.

"Koordinasi berjalan baik dan intensif sejak berbulan-bulan sebelumnya. Regulasi disusun bersama lewat SKB Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Korlantas Porli," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi menerapkan kebijakan yang mengkombinasikan work from office (WFO) dengan WFH bagi aparatur sipil negara. Kebijakan itu efektif berlaku pada 16 hingga 17 April 2024. Kebijakan untuk mengurai kepadatan saat arus balik lebaran ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 1 Tahun 2024.

Beleid itu mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama lebaran. Adapun penerapan tugas kedinasan dari kantor dan dari rumah itu guna memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

Berdasarkan aturan, WFO diterapkan 100 persen pada perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan publik secara langsung. Misalnya seperti instansi di bidang kesehatan, keamanan, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, hingga konstruksi. Sementara untuk instansi yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, bisa menerapkan kebijakan WFH maksimal 50 persen dari jumlah pegawai.

"Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi," kata Menpan RB, Abdullah Azwar Anas.

Pilihan Editor: Akhir Libur Lebaran, Penumpang Kereta Cepat Lebih dari 21 Ribu