Prilly Latuconsina Soal Gunakan Gas 3 Kg, Pembelian Gas Melon Harus dengan KTP

Kamis, 11 April 2024 18:20 WIB

Prilly Latuconsina mengunggah fotonya saat sedang masak untuk Lebaran, Selasa 9 April 2024. Foto: Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 9 April 2024, Prilly Latuconsina sempat mengunggah foto ketika masak besar untuk Lebaran di depan wajan besar berisikan rendang. Namun, foto tersebut sudah dihapus. Netizen menduga, foto itu dihapus karena Prilly menggunakan gas 3 kg atau gas LPG melon.

Menanggapi dugaan tersebut, Prilly mengklarifikasi bahwa gas 3 kg tersebut dipinjamkan oleh penjual LPG langganan kepadanya.

Jujur aku ga sadar awalnya sampai diingatkan oleh kalian semua. Kemarin langsung nanya sama orang rumah dan ternyata tabung gas itu sebenarnya dipinjamkan sama tukang gas langganan aku karena stok gas yang biasa mbak beli habis,” tulis Prilly di Instagram, pada 10 April 2024.

Prilly juga mengaku gas 3 kg atau disebut dengan gas melon yang tertutup tas belanja tersebut tidak disembunyikan olehnya. Ia juga berterima kasih kepada netizen yang telah mengingatkannya.

Pemerintah Membatasi Penggunaan Gas 3 Kg

Advertising
Advertising

Sejak 1 Januari 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan pembeli LPG 3 kg untuk melakukan pendaftaran di sub-penyalur atau pangkalan resmi Pertamina. Sebab, masyarakat yang mendaftarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja di pangkalan data yang dapat membeli gas tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji mengungkapkan alasan diberlakukan pembatasan pembelian gas 3 kg. Menurut Tutuka, langkah ini menjadi upaya pemerintah melaksanakan transformasi pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran.

“Kami menyadari penjualan atau konsumsi LPG non-PSO itu makin lama makin mengecil. Sebaliknya, LPG PSO semakin lama semakin membesar,” ujar Tutuka, pada 3 Januari 2024.

Lebih lanjut, Tutuka mengungkapkan, konsumsi LPG PSO atau LPG bersubsidi (gas 3 kg) mencapai sekitar 8 juta ton pada 2024. Kementerian ESDM beranggapan, jika LPG PSO semakin besar dan tidak diatur penerimaannya, dapat menyebabkan pengoplosan. Atas dasar tersebut, Kementerian ESDM mengupayakan LPG bersubsidi hanya diberikan untuk masyarakat yang berhak, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

“Dengan itu, konsekuensinya adalah transformasi subsidi ke orang ini adalah suatu keharusan. Kami sudah setahun yang lalu mengupayakan itu bersama-sama Pertamina melakukan pilot dan saat ini beberapa hari yang lalu kami menyatakan bahwa kami lakukan untuk nasional,” jelas Tutuka.

Dengan demikian, hujatan atau kritik dari netizen kepada Prilly Latuconsina soal penggunaan gas 3 kg berdasarkan saran pemerintah yang mengkhususkan penggunaannya untuk pihak tertentu. Namun, Prilly mengungkapkan bahwa dirinya sangat peduli dengan distribusi gas subsidi yang tidak diperuntukan untuk semua kalangan. Bahkan, Prilly mengaku, jika kelak gas habis ketika memasak, ia dan PRT akan sabar menunggu gas yang biasa digunakan.

RACHEL FARAHDIBA R | YUNI ROHMAWATI | DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan Editor: Viral Prilly Latuconsina Masak Gunakan Gas 3 Kg, Siapa yang Berhak Pakai Tabung Gas Melon?

Berita terkait

Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus usai Temukan Potensi Raksasa di South Andaman

8 jam lalu

Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus usai Temukan Potensi Raksasa di South Andaman

Pemerintah menemukan potensi migas di Indonesia Bagian Barat, yakni South Andaman, North Sumatera Basin, South Sumatera Basin, dan North Java Basin

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

16 jam lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

2 hari lalu

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah dua lokasi di Maluku perihal penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Masuki Gelombang ke-68, Ini 5 Kiat Lolos Pendaftaran Program Prakerja

3 hari lalu

Masuki Gelombang ke-68, Ini 5 Kiat Lolos Pendaftaran Program Prakerja

Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Baca Selengkapnya

Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

3 hari lalu

Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

Seorang warga Cina berinisial YH diduga menambang bijih emas secara ilegal dan memproduksi emas batangan di bawah tanah di Kabupaten Ketapang

Baca Selengkapnya

WNA Cina jadi Tersangka Kasus Tambang Bijih Emas Ilegal di Kalbar, ESDM Hitung Kerugian Negara

4 hari lalu

WNA Cina jadi Tersangka Kasus Tambang Bijih Emas Ilegal di Kalbar, ESDM Hitung Kerugian Negara

ESDM menyatakan WNACina yang jadi tersangka itu telah melakukan kegiatan produksi dan penjualan atas kegiatan tambang ilegal bijih emas.

Baca Selengkapnya

Jadwal Pembukaan Pendaftaran Prakerja Gelombang 68

4 hari lalu

Jadwal Pembukaan Pendaftaran Prakerja Gelombang 68

Pendaftaran kartu Prakerja gelombang ke-67 baru saja ditutup pada 6 Mei 2024 lalu, gelombang ke-68 akan dibuka pada 17 Mei 2024 nanti

Baca Selengkapnya

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

5 hari lalu

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

Pemerintah Jerman masih menginginkan produk nikel mentah Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tetap akan jalankan penghiliran industri nikel.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Kisah Petugas Kebersihan di Proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Tanggapan Stafsus ESDM Soal Kritik Hilirisasi Nikel Lebih Untungkan Cina

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Kisah Petugas Kebersihan di Proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Tanggapan Stafsus ESDM Soal Kritik Hilirisasi Nikel Lebih Untungkan Cina

Cerita pekerja harian di proyek Bendungan Sepaku Semoi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

5 hari lalu

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan keuntungan nilai tambah hilirisasi nikel di Indonesia selama ini lebih banyak tersalur ke Cina.

Baca Selengkapnya