TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi supaya pembahasan APBN 2025 melibatkan tim dari Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.

Berita lain yang banyak dibaca adalah tentang pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa diaplikasikan tahun depan dalam kerangka makro yang saat ini tengah diindikasikan. Pemerintah tengah merancang pagu besar yang memungkin program itu berjalan.

Lalu berita mengenai Serikat Pekerja atau SP PT Indofarma melakukan aksi damai mendesak manajemen agar melunasi pembayaran upah karyawan bulan Maret dan bonus Tunjangan Hari Raya atau THR Lebaran 2024.

Kemudian berita tentang kronologis bagaimana McDonald's mendukung tentara Israel, diboikot sampai merugi dan diakuisisi.

Berita kelima tentang sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 5 April 2024, yang menghadirkan 4 menteri yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co:

1. Jokowi Minta Rancangan APBN 2025 Dibahas dengan Pemerintah Prabowo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 5 April 2024. Rapat tersebut mengenai pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Jokowi sudah meminta ada komunikasi dengan pemerintahan baru yang bakal dipimpin presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat tersebut menyampaikan, Jokowi meminta untuk berkomunikasi dengan pemerintahan baru sehingga pada tahun pertama dapat melaksanakan program prioritas yang disampaikan. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, karena sifat rancangan ini masih transisi krusial, pemerintah Jokowi akan terus melakukan penajaman untuk desain dan postur APBN Tahun 2025.

“Namun tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik,” kata Sri Mulyani.

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka - putra Jokowi, sebagai pemenang Pilpres 2024. Proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi yang diajukan pemohon terhadap kubu pemenang bagaimanapun masih berjalan.

Sejauh ini belum ada keterangan atau bentuk resmi tim transisi baik dari pemerintah maupun Prabowo. Para pengamat sebelumnya menilai logika transisi sangat rasional jika ada peralihan kekuasaan yang berbeda secara politik. Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 mengusung tema keberlanjutan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Sri Mulyani Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Memungkinkan Jalan Tahun Depan…

<!--more-->

2. Sri Mulyani Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Memungkinkan Jalan Tahun Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa diaplikasikan tahun depan dalam kerangka makro yang saat ini tengah diindikasikan. Pemerintah tengah merancang pagu besar yang memungkin program itu berjalan.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 5 April 2024, mengenai pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Jokowi sudah meminta ada komunikasi dengan pemerintahan baru yang bakal dipimpin Prabowo.

“Itu yang kami lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangan usai rapat tersebut.

Makan siang gratis adalah program kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Pasangan ini unggul dari dua pasangan lain yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Sri Mulyani menjelaskan ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan dalam perancangan APBN Tahun 2025 baik secara geopolitik dan realitas ekonominya seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan arus modal yang terpengaruh dari tensi politik dunia. APBN akan tetap dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Upah dan THR Belum Dibayar, Pekerja Indofarma Desak Manajemen Lunasi Hari Ini…

<!--more-->

3. Upah dan THR Belum Dibayar, Pekerja Indofarma Desak Manajemen Lunasi Hari Ini

Serikat Pekerja atau SP PT Indofarma melakukan aksi damai mendesak manajemen agar melunasi pembayaran upah karyawan bulan Maret dan bonus Tunjangan Hari Raya atau THR Lebaran 2024. Puluhan karyawan Indofarma dari Jabodetabek datang ke Kantor PT Indofarma di Jakarta Pusat sejak Jumat pagi, 5 April 2024.

"Hari ini kita tuntut (manajemen) untuk pembayaran gaji dan THR," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Meida Wati dalam orasinya, Jumat, 5 April 2024.

Puluhan pekerja Indofarma tampak membawa selebaran kertas berisikan aspirasi dan tuntutan. Seperti: "Berikan hak kami. Gaji dan THR hak kami."

Dalam aksi damai ini, mereka meminta agar manajemen segera memberikan kepastian kapan hak upah dan THR. Mereka berharap dengan adanya aksi ini, haknya bisa segera dilunasi oleh manajemen.

Pantauan di lokasi, hingga pukul 11.30, perwakilan SP Indofarma masih berdialog dengan jajaran manajemen untuk penyelesaian masalah ini.

Sebagai informasi, sejak beberapa tahun terakhir, Indofarma memang membukukan kerugian. Laporan Majalah Tempo edisi Minggu, 15 Oktober 2023, menyebutkan bahwa pada kuartal pertama 2023, rugi tahun berjalan Indofarma mencapai Rp 61,7 miliar.

Selama tiga tahun masa pandemi 2020-2022, BUMN farmasi ini juga terus merugi berturut-turut Rp 3,6 miliar; Rp 37,5 miliar; dan Rp 424,4 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada karyawan dan pensiunan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kronologi McDonald's Dukung Tentara Israel, Diboikot sampai Rugi dan Diakuisisi…

<!--more-->

4. Kronologi McDonald's Dukung Tentara Israel, Diboikot sampai Rugi dan Diakuisisi

McDonald's membeli Alonyai, perusahaan pewaralaba yang selama 30 tahun mengelola 225 restoran makanan cepat saji itu di Israel, buntut boikot di seluruh dunia karena menyatakan mendukung tentara Israel dalam perang melawan Hamas.

Rantai makanan cepat saji Amerika Serikat itu telah menjadi sasaran boikot dan protes sejak Alonyal mengumumkan dukungan terhadap tentara Israel tak lama setelah serangan 7 Oktober oleh kelompok Islam Palestina Hamas.

Tak dinyana, dukungan berupa makanan gratis kepada militer Israel itu, memicu boikot dan demo terhadap restoran McD di berbagai pelosok dunia terutama di negara dengan penduduk mayoritas Muslim termasuk di Malaysia dan Indonesia.

McDonald's adalah jaringan global namun waralabanya seringkali dimiliki secara lokal dan beroperasi secara mandiri.

CEO Chris Kempczinski mengatakan pada Januari 2024 bahwa perusahaannya telah melihat “dampak yang berarti” di beberapa pasar di Timur Tengah dan beberapa di luar kawasan akibat konflik Israel-Hamas.

“McDonald’s tetap berkomitmen terhadap pasar Israel dan memastikan pengalaman karyawan dan pelanggan yang positif di pasar di masa depan,” kata Jo Sempels, presiden International Developmental Licensed Markets, mengatakan pada hari Kamis, 4 April 2024.

Setelah selesainya transaksi dalam beberapa bulan mendatang, McDonald's akan memiliki restoran dan operasional Alonyal sambil tetap mempertahankan 5 ribu karyawannya, kata Omri Padan, CEO dan pemilik Alonyal. Perusahaan tidak mengungkapkan ketentuan transaksi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?...

<!--more-->

5. Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

Sidang sengketa Pilpres 2024, yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 5 April 2024, menghadirkan 4 menteri yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Mereka tampil sebagai saksi untuk menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menguntungkan Prabowo-Gibran, karena diberikan menjelang Pilpres.

Apa yang dikatakan keempat pembantu Presiden Jokowi dalam sidang tersebut?

Muhadjir yang tampil pertama dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) itu, menyatakan bahwa program perlindungan sosial (perlinsos) selama pemerintahan Presiden Jokowi telah melewati persetujuan DPR RI.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyebab kenaikan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos. "Kenaikan anggaran Perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah," kata Airlangga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras 10 kilogram untuk enam bulan, tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?