Sri Mulyani Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Memungkinkan Jalan Tahun Depan

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 5 April 2024 20:27 WIB

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa diaplikasikan tahun depan dalam kerangka makro yang saat ini tengah diindikasikan. Pemerintah tengah merancang pagu besar yang memungkin program itu berjalan.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 5 April 2024, mengenai pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Jokowi sudah meminta ada komunikasi dengan pemerintahan baru yang bakal dipimpin Prabowo.

“Itu yang kami lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangan usai rapat tersebut.

Makan siang gratis adalah program kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Pasangan ini unggul dari dua pasangan lain yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Sri Mulyani menjelaskan ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan dalam perancangan APBN Tahun 2025 baik secara geopolitik dan realitas ekonominya seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan arus modal yang terpengaruh dari tensi politik dunia. APBN akan tetap dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural.

Advertising
Advertising

APBN 2025 tetap akan disusun pemerintah saat ini dengan komunikasi dengan pemerintahan baru. Caranya tetap dilakukan secara disiplin dan hati hati termasuk komitmen defisit di bawah tiga persen.

Pemerintah Jokowi menginginkan proses ini tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi dari legitimasi proses penyusunan APBN itu sendiri.

“Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka - putra Jokowi, sebagai pemenang Pilpres 2024. Proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi yang diajukan kubu pemohon terhadap pemenang bagaimanapun masih berjalan.

Sejauh ini belum ada keterangan atau bentuk resmi tim transisi baik dari pemerintah maupun Prabowo. Para pengamat sebelumnya menilai logika transisi sangat rasional jika ada peralihan kekuasaan yang berbeda secara politik. Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 mengusung tema keberlanjutan.

Pilihan Editor: Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

Berita terkait

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

20 menit lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Makan Siang Gratis, Prabowo Bicara Pengurangan Anggaran Program Tak Penting

1 jam lalu

Soal Dana Makan Siang Gratis, Prabowo Bicara Pengurangan Anggaran Program Tak Penting

Refocusing anggaran, kata Prabowo, merupakan salah satu strategi yang akan dilakukan agar dapat merealisasikan programnya.

Baca Selengkapnya

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

2 jam lalu

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

2 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

3 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

3 jam lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

4 jam lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

13 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

14 jam lalu

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

16 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya