TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menyatakan bahwa sudah mengidentifikasi perihal dugaan oknum calo di program mudik gratis pemerintah. Apabila dugaan praktik calo tiket mudik gratis itu terbukti, menurut dia, bisa dilanjutkan ke proses hukum.

"Nanti berdasarkan laporan masyarakat, kita bisa saja melaporkan (calo) ini ke kepolisian karena praktik yang meresahkan dan merugikan masyarakat," kata Adita ditemui di Hotel Sartika Premiere Slipi, Jakarta, pada Jumat, 5 April 2024.

Ia memastikan bahwa calo tiket mudik gratis ini bakal masuk daftar blokir untuk pendaftaran di program selanjutnya. Sebab, katanya, oknum calo tiket ini ikut mendaftar mudik gratis diperuntukkan untuk kepentingan yang lain.

Belum lagi, ujarnya, kemampuan sistem yang bisa mengidentifikasi data diri para pendaftarnya. Dengan begitu, ia menilai bisa mencegah adanya praktik calo tiket untuk mudik gratis ini.

"Karena di sistem pasti teridentifikasi identitasnya segala macam, itu akan di-blacklist," ucapnya.

Apabila sudah masuk daftar blokir Kementerian Perhubungan, calo tiket mudik gratis ini secara otomatis sudah tidak bisa mendaftarkan dirinya. "Harapan saya ini bisa menjadi warning yang memang mempunyai niatan itu, jadi tidak melakukan," ujarnya.

Sebelumnya ramai diperbincangkan sebuah postingan yang dibagikan ulang oleh komunitas penggemar transportasi Jalur 5. Dalam unggahan itu, terdapat konten dari seseorang yang mengaku memiliki tiga tiket mudik gratis dari Depok ke Wonogiri untuk tanggal 6 April 2024. Dia menawarkan ketiga tiket tersebut dengan harga Rp250 ribu.

Untuk mengantisipasi itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno, menyatakan bahwa pada hari keberangkatan akan dilakukan pengecekan identitas dengan membandingkan nama dan NIK pada tiket dengan KTP para peserta. Mereka yang memiliki perbedaan identitas tidak akan diizinkan untuk berangkat menggunakan mudik gratis.

Hendro mengungkapkan hal ini sebagai tanggapan terhadap informasi mengenai dugaan penjualan tiket mudik gratis dengan moda transportasi bus. Kemenhub meminta agar masyarakat tidak menjual tiket mudik gratis yang telah diperoleh melalui aplikasi MitraDarat kepada orang lain. Ia menegaskan bahwa Program Mudik Gratis bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mudik dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya.

"Kementerian Perhubungan sangat menyayangkan kejadian ini. Mudik gratis bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa mudik lebih aman, selamat, nyaman dan tentunya tanpa biaya. Kami meminta agar masyarakat tidak memperjualbelikan tiket mudik gratis," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno di Jakarta, 1 April 2024.

Hendro menambahkan bahwa tindakan jual-beli tiket dapat mengurangi kesempatan orang lain yang membutuhkan untuk mudik secara gratis menggunakan angkutan umum. Kementerian Perhubungan akan melakukan validasi ulang pada hari keberangkatan, dan jika terdapat perbedaan antara nama di tiket dan NIK, orang tersebut tidak akan diizinkan untuk berangkat.

"Nanti akan dilakukan pencocokan nama dan NIK yang tertera pada tiket mudik gratis melalui pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para peserta saat Hari H keberangkatan. Yang identitasnya berbeda tidak akan bisa ikut berangkat mudik gratis," kata Hendro.

Dia juga mengingatkan masyarakat yang mengikuti Program Mudik Gratis untuk segera melakukan validasi di posko yang disediakan untuk mendapatkan tiket fisik dan mengkonfirmasi keberangkatannya jika terdaftar di dua atau lebih program mudik gratis yang berbeda.

Hendro menekankan bahwa Kementerian Perhubungan akan terus mengawasi pelaksanaan Program Mudik Gratis 2024 ini untuk keselamatan dan keamanan bersama. Dia juga mengimbau pemudik untuk tidak membeli tiket mudik gratis dari calo, dan mengingatkan bahwa kuota mudik gratis dengan moda bus dapat diperiksa secara berkala di aplikasi MitraDarat, karena jika ada yang gagal validasi, kuota tersebut akan otomatis tersedia kembali.

Selanjutnya: Kritik MTI Terhadap Sistem Pendaftaran Mudik Gratis...

<!--more-->

Kritik MTI Terhadap Sistem Pendaftaran Mudik Gratis

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Haris Muhammadun, menyuarakan kritik terhadap sistem pendaftaran mudik gratis yang tidak terkoordinasi dengan baik. Haris mengungkapkan bahwa meskipun kuota mudik gratis sering habis dalam waktu singkat setelah dibuka, namun pada hari pelaksanaan mudik, kursi yang tersedia seringkali tidak terisi.

"Dalam beberapa tahun terakhir, masalahnya masih sama. Kuota mudik gratis habis dalam waktu 24 jam setelah dibuka. Namun, pada saat hari pelaksanaannya, kursi kosong. Mengapa? Karena masalah IT, lagi-lagi masalah IT," ungkap Haris dalam konferensi pers di Kantor Jasa Raharja pada Senin, 1 April 2024.

Dia memberikan contoh tentang program mudik gratis yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Haris berpendapat bahwa semua penyelenggara mudik gratis seharusnya terintegrasi menjadi satu.

Menurut Haris, dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat yang sudah mendaftar pada satu program mudik gratis tidak akan dapat mendaftar lagi pada program mudik gratis lainnya.

"Contohnya, jika seseorang mendaftar dengan nomor KTP, maka saat mencoba mendaftar di aplikasi atau platform penyelenggara mudik lainnya, pendaftarannya akan ditahan. Dia tidak akan bisa mendaftar lagi, begitulah caranya," ujarnya.

Haris menambahkan bahwa solusi untuk masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Namun, karena kurangnya eksekusi, masalah serupa terus muncul setiap tahunnya. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya integrasi antara seluruh penyelenggara program mudik gratis.

"Misalnya, saya mendaftar program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tanggal 7. Saya juga mendaftar program mudik gratis dari BUMN misalnya tanggal 8. Kemudian, saya mendaftar di Pemda DKI tanggal 9. Namun, pada kenyataannya, saya hanya bisa mengikuti satu program saja," tambahnya.

Haris menyayangkan bahwa ada 40 bus mudik gratis yang akhirnya berangkat dengan kursi yang kosong.

"Ini aneh. Kuota terpakai, tetapi kursi kosong. Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, perlu ada manajemen transportasi yang lebih baik," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa kapasitas semua moda transportasi harus dikelola dan disesuaikan dengan baik. "Karena itu, masalah manajemen lalu lintas dan manajemen pola transportasi semuanya harus diintegrasikan dengan baik," tandasnya.

EIBEN HEIZIER | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?