TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi alasan ihwal pembagian bantuan sosial atau bansos yang dibagikan pemerintah dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pagi ini.

Menurut dia, bansos itu ditujukan untuk menjawab permasalahan akibat fenomena alam El Nino.

Airlangga menjelaskan sejumlah negara termasuk Indonesia terdampak El Nino pada bulan Desember 2023. "Di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal," kata Airlangga, Jumat, 5 April 2024.

El Nino, kata dia, membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan. Akibatnya, kebutuhan masyarakat miskin tidak tercukupi.

Ia juga membandingkan pemberian bansos di sejumlah negara lain. Dia menyampaikan bahwa Singapura memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar Rp 13 triliun di bulan September.

Selanjutnya, India turut memberikan bansos untuk 800 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 2.200 triliun pada periode September-November 2023. Selain bantuan sosial, sambung Airlangga, sejumlah negara juga memberikan bantuan dalam bentuk lain.

Dia menyebut bahwa Malaysia memberikan bantuan untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk dengan anggaran Rp 25 triliun selama Januari-Desember 2023. Sementara itu, Filipina juga disebut Airlangga telah memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani dengan anggaran 3,47 triliun pada September 2023. Dia juga menyinggung pemberian bansos di Amerika Serikat.

"Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang, atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang secara dengan 17 juta dan juga perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem, dengan nilai setara Rp 835 triliun," tuturnya.

Di Indonesia, ia menyampaikan, bansos berupa bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9 persen penduduk. Angka itu, jelas Airlangga, lebih rendah dibandingkan Malaysia sebesar 25,6 persen, Singapura 1,7 persen, India 55,6 persen, dan Amerika Serikat 12,1 persen.

Pilihan Editor: Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR