TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan senilai Rp 6,5 miliar kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024, khususnya pada ASEAN Finance Process. Hibah disalurkan melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID Program.

“Dukungan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kerja sama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Laos, namun juga menekankan bagaimana pentingnya melanjutkan kemitraan," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan resmi pada Kamis, 4 April 2024.

Ia mengatakan hibah tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan teknis kepada para official Kementerian Keuangan Laos dalam mempersiapkan agenda penyelenggaraan pertemuan ASEAN 2024.

Sejumlah agenda itu di antaranya kegiatan sharing session, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan pertemuan. Menurut dia, kolaborasi antara kedua negara merupakan hal konkret dan berdampak di kawasan ASEAN dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya.

Komitmen yang dimaksud, tuturnya, ditandai dengan penandatanganan Grant Agreement pemberian hibah oleh Direktur Utama LDKPI bersama Director General of External Finance Department of Lao Ministry of Finance. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI dan Menteri Keuangan Laos pada Rabu, 3 April 2023 di Luang Prabang, Laos.

Suahasil mengungkapkan bahwa dalam Keketuaan ASEAN tahun lalu, Indonesia memiliki beberapa inisiatif yang masih perlu dilanjutkan dalam Keketuaan ASEAN 2024. Khususnya, inisiatif-inisiatif baru yang diusulkan oleh Indonesia di jalur

keuangan seperti kolaborasi sektor keuangan dan kesehatan, yaitu ASEAN Joint Finance and Health Ministerial Meeting. Ada juga pembentukan Forum Perbendaharaan ASEAN atau ASEAN Treasury Forum.

Selain itu, ia berujar komitmen Indonesia di ASEAN Finance Process juga diwujudkan dengan membantu perumusan hal-hal substantif dan pengaturan logistik. Dalam pelaksanaan kegiatannya, LDKPI bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, tutur Suahasil, Laos sebagai chairmanship bertanggungjawab dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan ASEAN 2024. Laos juga mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan agenda-agenda yang telah dimandatkan.

Dia berharap dukungan Pemerintah Indonesia kepada Laos dalam bidang keuangan ASEAN ini dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mendorong stabilitas dan integrasi keuangan di kawasan.

Pemerintah Indonesia juga berharap langkah ini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan pascapandemi Covid-19, yaitu konektivitas, sustainabilitas, dan responsivitas dari ASEAN.

Pilihan Editor: Kemenkeu: Penyaluran THR untuk ASN Hampir 100 Persen, Tembus Rp 36,93 Triliun