TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi Jumat besok, 5 April 2024, akan menggelar sidang sengketa Pilpres alias perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan agenda antara lain mendengar keterangan dari 4 menteri kabinet tentang penyaluran Bansos Jokowi menjelang pemilihan umum.

Empat menteri yang diundang adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Presiden Jokowi sendiri sudah mempersilakan keempat pembantunya hadir.

Muhadjir menyatakan akan memenuhi undangan MK tersebut. "Iyalah hadir wong diundang. Apalagi, kalau kalian (media) yang ngundang, pasti hadir saya," kata Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Menurut Muhadjir, tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi undangan tersebut. "Enggak ada persiapan, 'kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kami lakukan saja," katanya.

Karena undangan MK itu, dia harus membatalkan perjalanan ke Mesir untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk masyarakat Palestina dan Sudan yang dilepas oleh Presiden, Rabu.

"Insyaallah hadir. Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden. Akan tetapi, karena ada panggilan dari MK, saya putuskan untuk memenuhi panggilan," katanya.

Airlangga Hartarto menyatakan siap untuk hadir, setelah menerima undangan dari MK pada Selasa malam. Ketika ditanya apakah ada arahan dari presiden soal kesaksian di MK, Airlangga menegaskan hanya sebatas menjelaskan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari pemerintah.

Disinggung soal apakah ada koordinasi dengan tiga menteri lain yang dipanggil MK, Airlangga menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Airlangga menuturkan kesaksian di MK, sebatas memberikan penjelasan mengenai mekanisme APBN terkait bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos). "Bicara yang sifatnya pemerintahan saja," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipastikan datang dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 besok karena telah menerima undangan.

“Bu Menteri dijadwalkan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) di sidang sengketa Pemilu, Jumat 5 April 2024, pukul 08.00 WIB,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, surat panggilan oleh MK telah diterima oleh Menkeu pada Selasa malam. Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan akan memenuhi panggilan MK bila menerima undangan resmi.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan akan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi, namun ia mengaku belum mengetahui apa yang akan dijelaskan.

"Iya dateng lah diundang. Insya Allah. Iya enggak tau (sampaikan apa), wong aku belum tahu pertanyaannya. Tergantung pertanyaannya toh," ujar Risma saat jumpa pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis 4 April 2024.