Jokowi Buka Suara soal Kereta Cepat Brunei Melintas IKN: Itu Rencana Lama

Rabu, 3 April 2024 12:27 WIB

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai melepas bantuan kemanusiaan pemerintah untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara mengenai rencana pembangunan jaringan kereta cepat dari Brunei Darussalam. Ia mengatakan belum ada pembicaraan mengenai proyek yang terhubung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Tapi itu sudah ada, dari rencana lama," kata Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu 3, April 2024.

Perusahaan infrastruktur asal Brunei, Brunergy Utama Sdn Bdh sebelumnya mengumumkan akan menggarap proyek jaringan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Kalimantan. Jaringan kereta cepat ini akan menghubungkan Kalimantan di Indonesia, Sarawak, Sabah dan Brunei.

Brunergy Utama Sdn Bhd yang berbasis di Brunei, dalam situs webnya, mengumumkan bahwa proyek Kereta Api Trans Borneo akan dilaksanakan dalam dua tahap yang melibatkan rute sepanjang 1.620 kilometer. Jarak rata-rata antar stasiun masing-masing adalah 150 km dan kecepatan kereta antara 300 hingga 350 kilometer per jam dengan perkiraan waktu tempuh rata-rata antar stasiun hanya 30 menit.

Tahap pertama proyek akan menghubungkan kota-kota dari pesisir Barat hingga Pantai Timur, dimulai di Pontianak, Kalimantan Barat, dan berakhir di Kota Kinabalu, Sabah, yang merupakan kawasan fokus ekonomi.

Advertising
Advertising

"Rutenya akan mencakup kota-kota seperti Kota Kinabalu, Kimanis/Papar, Beaufort, Sipitang, Lawas, Bangar, Limbang, Bukit Panggal, Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, Kuching, Sambas Singkawang, Mempawah dan Pontianak," seperti dikutip dari situs perusahaan dilansir dari Malay Mail.

Menurut perusahaan, tahap kedua proyek akan melibatkan Kalimantan Utara dan Timur yang menghubungkan jalur utama dengan Samarinda dan ke Ibu Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia.

Rute tersebut meliputi Long Seridan, Ba Kelalan, Long Bawan, Malinau, Tanjung Selor, Tanjung Redeb, Pengadan, Lubuk Tutung, Bontang, Samarinda dan Balikpapan.

Kereta Api Trans Borneo akan memiliki empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama transportasi massal, serta 24 stasiun yang tersebar di seluruh pulau. Kedua rute tersebut akan bertemu di distrik Tutong di Brunei, yang berfungsi sebagai pusat jalur kereta api.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan

Berita terkait

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

57 detik lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

1 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

16 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya