TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal usulan diskon tarif tol hingga 50 persen saat periode Lebaran 2024. Usulan potongan tarif ini muncul dalam rapat kerja atau Raker Persiapan Mudik 2024 di Komisi V DPR RI, Selasa, 2 April 2024.

"Saya kira, subsidi-subsidi lagi, nggak, lah," kata Basuki ketika ditemui media usai raker.

Adapun ketika rapat, Basuki menyebut Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberi diskon tarif tol sebesar 20 persen di Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera yang terdiri dari Tol Indralaya-Prabumulih dan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Diskon tersebut berlaku saat periode mudik pada 3 April 2024 mulai pukul 05.00 hingga 5 April 2024 pukul 05.00 dan periode arus balik pada 17 April 2024 pukul 05.00 hingga 19 April 2024 pukul 05.00.

Diskon tarif tol 14-35 persen juga diberikan BUJT di Tol Krian-Legundo-Bunder untuk kendaraan non golongan I, yaitu kendaraan golongan II dan II sebesar 14 persen serta golongan IV dan V sebesar 35 persen.

"Potongan tarif ini berlaku untuk transaksi nontunai dengan saldo kartu e-toll, cukup. Karena itu kami mohon agar masyarakat dapat memastikan saldo kartu e-toll cukup selama perjalanan," kata Basuki.

Anggota Komisi V dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo lantas meminta diskon tarif ditambah menjadi 50 persen. Musababnya, diskon 20 persen itu baru berasal dari BUJT. Ia pun meminta kepada Basuki agar pemerintah turut berkontribusi dengan memberi diskon tambahan 30 persen.

"Pak Menteri berinisiatif diskon sampai 50 persen?" ucap Sigit. "Saya setuju dengan Pak Ketua tadi kan minta diskon. Diskon 30 persen dari Menteri PUPR."

Sigit menduga, jalan tol sudah bisa mendapat keuntungan ketika dilewati 100 ribu kendaraan per hari. Sementara itu, Sigit mengatakan rata-rata perjalanan saat kondisi lalu lintas normal di Tol Jakarta-Cikampek bisa mencapai 500 ribu kendaraan. Kemudian Tol Jagorawi sekitar 300 ribu hingga 400 ribu kendaraan per hari.

"Itu sudah untung besar. Negara ini, BUJT, untung besar," ucap Sigit. Karena itu, Sigit menilai pemerintah perlu mengeluarkan kebijakn populis.

"Lima puluh persen, Pak Menteri. Masak kalah sama Malaysia, gratis tol saat Lebaran," kata Sigit. "Pak Menteri tersenyum. Kayaknya setuju ini, Pak Ketua."

Menurut Sigit, kebijakan populis ini perlu diterapkan di akhir periode pemerintahan dan DPR. Ia juga mengatakan masa akhir pemerintahan biasanya husnul khotimah.

"Pak Menteri, tambahin dong, diskonnya. Insyaallahh pemerintahan Jokowi husnul khotimah, diganti dengan pemerintahan Gerindra," kata Sigit.

Pilihan Editor: Budi Karya Imbau Masyarakat Berangkat Mudik Lebih Awal: Anjuran Kita H-5 dan Seterusnya..