TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Harris Turino mengusulkan pembentukan panitia kerja atau Panja Investasi. Hal ini seiring munculnya permasalahan investasi, terutama di sektor pertambangan.

"Saya usulkan dibentuk Panja agar semua masalah ini dibuat terang," kata Harris saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi, Senin, 1 April 2024.

Selain mengusulkan pembentukan Panja Investasi, Harris mencecar Bahlil ihwal dugaan permainan izin usaha pertambangan (IUP) yang menyeret nama Bahlil. Harris juga meminta Bahlil mengklarifikasi IUP PT Meta Mineral Pradana saham mayoritasnya dimiliki PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil. IUP PT Meta Mineral Pradana, lanjut Harris, tidak dicabut meski disinyalir tidak ada aktivitas sama sekali di dua IUP perusahaan tersebut.

"Citra satelit yang didapatkan Greenpeace mengonfirmasi hal ini," kata Harris.

Lebih lanjut, Harris mempertanyakan dampak hilirisasi terutama hilirisasi nikel. "Siapa yang sebenarnya menikmati hilirisasi nikel? Apa pemerintah Indonesia atau investor asing?" tanya Harris.

Kemudian, tanya Harris, berapa banyak kontribusi pajak, dividen atau apapun yang diterima pemerintah Indonesia? Lalu, berapa banyak lapangan kerja yang diberikan untuk rakyat Indonesia?

"Dalam debat capres-cawapres, banyak pertanyaan, apapun jawabannya hilirisasi," ujar politikus PDIP ini.

Terakhir, Harris menanyakan investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan, progres investasi di proyek ibu kota baru itu harus dibuka ke publik. "Jangan nanti pada akhirnya semua dibebankan pada APBN. APBN tidak akan kuat, harus ada pelibatan swasta," kata dia.

Bahlil mengkonfirmasi kepemilikan PT Papua Bersama Unggul, perusahaannya, dalam PT Meta Mineral Pradana. Namun, Bahlil berdalih IUP perusahaan tersebut tidak dicabut karena sudah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan izin tersebut keluar pada 2022.

Sementara itu, pertanyaan dan permintaan klarifikasi Harris yang lain belum terjawab oleh Bahlil lantaran keterbatasan waktu rapat. Namun, Komisi VI telah meminta jawaban tertulis dari Bahlil untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam forum tersebut.

Pilihan Editor: Jasa Marga Beri Diskon Tol dari Jakarta hingga Semarang, Berapa yang Bisa Dihemat?