TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara soal penetapan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi Proyek Stratgis Nasional (PSN). Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui proyek milik konglomerat aguan ini menjadi PSN bersamaan dengan 13 PSN baru lainnya.

"PIK ini masif (pembangunannya). Kami perhatikan, saya dan tim melihat apa destinasi yang paling strategis yang bisa kami usulkan sebagai PSN berikutnya," kata Sandiaga dalam acara Weekly Brief With Sandiaga Uno (WBSU) Extended di Hotel Manhattan Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Sandiaga menuturkan, kawasan PIK 2 menjadi PSN karena termasuk destinasi yang strategis. Dengan lahan seluas lebih dari 1.000 hektare, kata dia, Tim dari PIK menargetkan kawasan tersebut mampu menarik 20 juta kunjungan wisatawan dan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan.

"Begitu kami melihat presentasi dari rekan-rekan PIK 2, kami menyampaikan ini harus diprioritaskan sebagai proyek strategis," ujar Sandiaga.

Terlebih, kata Sandiaga, PIK 2 terinterkoneksi dengan Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, ada daya tariik wisata alam mangrove, lepas pantai yang dikemas dengan ecotourism, dan destinasi wisata buatan maupun kuliner. Sandiaga juga mengatakan ada masjid terbesar yang akan dibangun dan sirkuit F1 yang diupayakan bisa mengundang F1 ke Jakarta pada 2029.

"Ini effort yang sangat luar biasa oleh pengembang dan mereka telah membangun infrastrukturnya sendiri. Pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi," ujar Sandiaga.

Selanjutnya: Penetapan PIK 2 menjadi PSN disampaikan Menteri....

<!--more-->

Penetapan PIK 2 menjadi PSN disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat evaluasi PSN di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.

Saat itu Airlangga mengatakan ada 14 PSN baru tahun ini yang disetujui Presiden Jokowi dan akan dibiayai swasta. Sebanyak 14 PSN baru ini juga termasuk penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup proyek lama.

Namun, penetapan PIK 2 menjadi PSN menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan pemerintah yang menjadikan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 tidak tepat. Begitu juga penetapan PSN Bumi Serpong Damai atau BSD.

Alih-alih memilih PIK 2 dan BSD, menurut Trubus, pemerintah lebih baik melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang. Pengembangan PIK 2 dan BSD telah digarap oleh perusahaan swasta, sedangkan proyek Hambalang masih terbengkalai hingga saat ini akibat kasus korupsi.

Selain itu, kata Trubus, PSN lebih kepada proyek yang sifatnya populis atau demi kepentingan rakyat banyak dan bukan sekelompok elit saja. Selain itu, juga untuk proyek-proyek yang belum berjalan.

"Menurut saya kenapa kok gak Hambalang saja yang dijadikan PSN, yang mangkrak. (PIK 2 dan BSD) itu kan proyek yang sudah menjadi kue manis," katanya kepada Tempo pada Rabu, 27 Maret 2024.

Pasalnya, proyek Hambalang telah menghabiskan banyak anggaran. Pada September 2013, Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengungkapkan kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp 463,67 miliar. "Dilanjutkan saja. Kan paling tidak jadi berfungsi."

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI | ANNISA FEBIOLA