Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 29 Maret 2024 08:00 WIB

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024. Humas Kejagung

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak menarik perhatian pembaca adalah tentang pernyataan Direktur Operasi Grab Indonesia Regional Jabodetabek Tyas Widyastuti terkait kasus dugaan penculikan dan pemerasan yang dilakukan oleh mitra sopir Grab terhadap penumpangnya. Pihak Grab menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap SOP pelayanan konsumen untuk mencegah kasus serupa terulang.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentang Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati setuju dengan usulan pencabutan izin usaha SPBU yang berlaku curang. Hal ini seiring ditemukannya sejumlah kasus SPBU nakal, mulai dari mencampur Pertalite dengan air hingga memasang alat di dispenser untuk mengurangi takaran.

Berikutnya, berita tentang hasil kajian Greenpeace Indonesia yang mengatakan pembangunan IKN Nusantara mengancam kelestarian 3 satwa yang sudah kritis, yaitu orang utan, bekantan, dan pesut mahakam.

Kemudian tentang pertemuan antara bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas yang bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

Lalu berita tentang deretan barang mewah yang diberikan oleh tersangka kasus korupsi PT Timah, Harvey Moeis untuk istrinya Sandra Dewi. Artis tersebut tercatat pernah mendapat mobil Rolls Royce hingga pesawat jet pribadi dan barang mewah lain untuk Sandra Dewi.

Advertising
Advertising

Berikut rangkuman berita terpopuler Tempo.co:

  1. Sopir GrabCar Diduga Aniaya, Memeras, hingga Berniat Menculik Penumpangnya, Grab Indonesia Evaluasi SOP Layanan Konsumen

Direktur Operasi Grab Indonesia Regional Jabodetabek Tyas Widyastuti menyatakan masih melakukan investigasi internal perihal dugaan upaya penculikan, pemerasan, dan penganiayaan oleh mitra sopir Grab terhadap penumpangnya.

Selain upaya investigasi itu, Grab Indonesia kini telah mengambil beberapa langkah perubahan di sistem layanan konsumen atau Grab Support. Langkah ini diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Membebastugaskan personel agen Grab Support yang tidak menanggapi insiden ini sesuai dengan SOP," kata Tyas dalam keterangannya, Kamis, 28 Maret 2024. Grab Indonesia juga mengevaluasi SOP layanan konsumen dalam penanganan insiden keselamatan tersebut untuk tiga hari ke depan.

Langkah lain yang diambil, ujar Tyas, melakukan pelatihan ulang kepada agen-agen layanan konsumen yang menangani kasus keselamatan dalam 30 hari ke depan. Nantinya Grab Indonesia juga akan mengimplementasi perbaikan desain SOP layanan konsumen dalam kurun waktu tujuh hari pasca evaluasi selesai.

Tyas juga mengatakan untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi, Grab Indonesia akan menerapkan otomasi yang mampu mendeteksi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh agen layanan konsumen. Hal ini bakal dilakukan dalam 90 hari ke depan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: SPBU Nakal Terancam Dicabut Izinnya…

<!--more-->

  1. Atasi SPBU Nakal di Musim Mudik, Dirut Pertamina Setuju Pencabutan Izin

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati setuju dengan usulan pencabutan izin usaha SPBU yang berlaku curang. Hal ini seiring ditemukannya sejumlah kasus SPBU nakal, mulai dari mencampur Pertalite dengan air hingga memasang alat di dispenser untuk mengurangi takaran. SPBU nakal marak ditemukan saat musim mudik Lebaran. Kondisi itu membuat resah masyarakat hingga muncul dorongan penerapan sanksi pencabutan izin.

"Saya sepakat sekali, harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR, Kamis, 28 Maret 2024.

Kendati begitu, pencabutan izin usaha SPBU tidak bisa dilakukan begitu saja. Nicke mengatakan, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan. Salah satunya, Pertamina harus memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di daerah tersebut tetap terjamin ketika izin usaha SPBU dicabut.

"Jadi, sebelum ada pengusaha baru yang menggantikan, perlu ada temporary facility yang kita sediakan," ujar Nicke. "Ketegasan itu perlu, tapi kita harus menjaga dan menjamin bahwa penutupan (SPBU) tersebut tidak mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat."

Adapun menurut Anggota Komisi VI Mufti Anam, kecurangan-kecurangan di SPBU terjadi karena pengawasan Pertamina tidak optimal sehingga pengusaha punya celah berlaku nakal.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Pesut, Bekantan, dan Orang Utan Terancam IKN…

<!--more-->

  1. Greenpeace Khawatirkan Kelestarian Pesut, Bekantan, dan Orang Utan Akibat Pembangunan IKN

Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengatakan, pembangunan IKN Nusantara mengancam kelestarian 3 satwa yang sudah kritis, yaitu orang utan, bekantan, dan pesut mahakam.

Bekantan menurut International Union for the Conservation of Nature (IUCN) termasuk dalam kategori Terancam Punah , sementara pesut mahakam sebagai satwa kritis dan terancam punah (critically endangered species). "Ini berarti, angka populasi pesut mahakam di alam bebas sudah sulit dipertahankan," katanya kepada Tempo, Rabu, 27 Maret 2024.

Ancaman ini juga berlaku untuk orang utan, yang saat ini tinggal 71.820 individu di Pulau Sumatera dan Borneo (Kalimatan, Sabah dan Sarawak) di habitat seluas 18.169.200 hektar. Populasi tersebut tersebar ke dalam 52 meta populasi dan hanya 38 persen di antaranya diprediksi akan lestari (viable) dalam 100-500 tahun ke depan.

Ia mengatakan, upaya melakukan perlindungan hutan dengan menetapkan sebagai kawasan lindung merupakan langkah yang baik, terutama pada wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi.

"Hanya saja dalam konteks IKN, ancaman terhadap biodiversitas tidak hanya pada area pembangunan tapi juga pada aktivitas yang akan meningkat saat IKN benar-benar berjalan. Seperti ancaman pada habitat pesut mahakam," kata Iqbal.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Bos Freeport Temui Jokowi, Ada Apa?

<!--more-->

  1. Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.

Tony Wenas mengatakan bahwa pembicaraan dengan Presiden Jokowi di antaranya membahas progres smelter di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

“Progres smelter yang mencapai lebih dari 92 persen dengan harapan bisa selesai Mei dan segera beroperasi pada bulan Juni tahun ini,” kata Tony ketika di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Dalam jumpa pers itu, Tony juga menjelaskan soal izin ekspor konsentrat bagi PT Freeport. Menurut dia, relaksasi izin ekspor konsentrat penting agar penerimaan negara tak berkurang. “Kalau kita gak bisa ekspor, penerimaan negara juga akan berkurang kira-kira US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 30 triliun dengan harga sekarang,” kata Tony. Dalam hitungannya, kerugian itu bisa terjadi dalam kurun waktu Juni hingga Desember 2024.

Freeport boleh mengekspor konsentrat tembaga sampai 31 Mei 2024 dengan denda sebesar 20 persen dari nilai total penjualan mineral mentah ke luar negeri setiap periode. Perusahaan itu juga harus membayar bea keluar sebesar 7,5 persen.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Pesawat Pribadi dari Harvey Moeis untuk Artis Sandra Dewi...

<!--more-->

  1. Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Ada Hermes hingga Rolls Royce

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah(Persero) Tbk.

Dari enam saksi yang telah diperiksa, Kejagung menyebut Harvey berperan melobi beberapa smelter di areal IUP PT Timah untuk mengakomodasi pertambangan liar. Dalam prosesnya, Harvey memfasilitasi pertambangan ilegal dengan sewa-menyewa alat peleburan timah.

“Selanjutnya tersangka menghubungi beberapa smelter untuk ikut dalam kegiatan tersebut,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024.

Setelah para pemilih smelter sepakat, Harvey meminta mereka untuk menyisihkan keuntungan dari hasil tambang tanpa izin untuk menutupi kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). “CSR yang dikirim perusahaan smelter kepada HM (Harvey Moeis) yang difasilitasi oleh tersangka HLN (Helena Lim),” ucap Kuntadi.

Penetapan Harvey sebagai tersangka membuat gaya hidup Sandra Dewi turut disorot. Pengusaha berdarah Ambon, Papua, dan Makassar itu diduga kerap membelikan sejumlah barang mewah kepada sang istri. Bahkan, para penggemarnya tak segan menyebut kehidupan mereka bak raja dan ratu di istana. Berikut sejumlah barang mewah termasuk mobil Rolls Royce hingga pesawat jet pribadi untuk Sandra Dewi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan



Berita terkait

PT Timah Rombak Direksi untuk Perbaikan Bisnis

9 menit lalu

PT Timah Rombak Direksi untuk Perbaikan Bisnis

PT TIMAH Tbk melakukan perombakan direksi melalui RUPST. Berharap bisa memperbaiki bisnis perusahaan.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

7 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

7 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

8 jam lalu

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

9 jam lalu

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

BIN menyatakan siap membantu Otorita IKN untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

10 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

10 jam lalu

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantah rencana Otorita IKN melakukan uji coba kereta otonom pada Juli mendatang. Prasarana belum siap.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

11 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

11 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

11 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya