TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir kembali berencana akan memangkas jumlah perusahaan pelat merah. Dalam keterangannya, ia merencanakan bakal memangkas perusahaan BUMN yang ada menjadi 30 perusahaan saja.

“Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini … Nah ke depan 30-an,” kata Menteri BUMN Erick Thohir kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Erick menyatakan keputusan untuk mengurangi jumlah perusahaan BUMN sejalan dengan peta jalan atau roadmap Kementerian BUMN periode 2024–2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah. Kendati begitu, dia tidak memberikan rincian lebih lanjut perusahaan mana saja yang akan digabung maupun ditutup.

Sejak awal menjabat pada 2019, Erick telah memangkas puluhan perusahaan BUMN. Erick beralasan, pengurangan itu merupakan bagian dari program restrukturisasi BUMN yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

Dibawah kepemimpinanya, Kementerian BUMN tercatat berhasil mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan pada bulan Juni 2020. Kemudian pada bulan Desember 2023, Kementerian BUMN menutup tujuh perusahaan, yakni PT Kertas Kraft Aceh, PT Kertas Leces, PT Istaka Karya, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Industri Sandang Nusantara, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional, dan PT Industri Gelas.

Erick menekankan bahwa BUMN perlu berdiri di atas tiga pilar. Pertama, BUMN menjadi korporasi yang sehat agar dapat memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak dan dividen untuk meningkatkan pendapatan negara.

Pilar kedua adalah memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, ia merujuk pada proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali, yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney).

KEK Sanur, yang diakui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022, merupakan inisiatif strategis untuk mengoptimalkan potensi Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan, yang pada gilirannya, akan meningkatkan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.

Kemudian pilar ketiga adalah menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Apalagi saat ini sebanyak 92 persen dari total kredit ultra mikro dan makro di Indonesia saat ini diberikan oleh BUMN.

RIZKI DEWI AYU | ANTARA

Pilihan Editor: Prabowo Cerita Pernah Punya Utang di Bank Mandiri dan Telah Bayar Lunas: Rekam Jejak Saya Tidak Terlalu Buruk