Kepala Bapanas Klaim Food Estate Solusi Ketersediaan Stok Pangan Nasional

Selasa, 5 Maret 2024 08:31 WIB

Ketua Baden Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut saat ini ada 22 negara sedang mengerem keran ekspor berasnya ke negara-negara importir, termasuk Indonesia yang disebut memiliki ketergantungan terhadap impor beras. Penghentian ekspor beras di beberapa negara disebabkan salah satunya sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan beras nasional.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi optimistis dengan food estate atau lumbung pangan garapan pemerintah pusat. Menurut dia, food estate mampu mengatasi ketersediaan stok pangan di Indonesia, ketika negara-negara pengekspor beras sedang menutup keran ekspornya.

Namun, dia menilai, program lumbung pangan itu dapat membantu jika dikelola dengan profesional. "Food estate yang dikelola dengan profesional akan sangat membantu," katanya saat dihubungi, ditulis pada Senin, 4 Maret 2024.

Ia menyatakan, bahwa perlu dilakukan intensifikasi, serta menghitung potensi lahan food estate dan lahan tidak produktif untuk luas tanam, supaya dapat mengetahui tingkat keberhasilan food estate sebagai solusi mengatasi ketersediaan stok pangan.

Berbeda dengan Bapanas, Pengamat Pertanian Syaiful Bahari pesimistis soal program strategis nasional (PSN) food estate ini mampu mengatasi kecukupan stok pangan Tanah Air. "Food estate itu bukan solusi jangka pendek dan terbaik untuk ketersediaan stok pangan," ujarnya, Senin.

Advertising
Advertising

Ia menyatakan, bahwa semestinya pemerintah fokus mengembangkan lahan-lahan potensial di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, khususnya lahan kering. Sebab, ucapnya, jumlah lahan kering yang ada di pulau-pulau tersebut mencapai tiga kali lipat dari luas pangan yang tersedia sekarang.

"Daripada membangun sesuatu yang sejak masa Presiden Soeharto gagal, lebih baik kembangkan lahan potensial," ujarnya. Selain itu, Syaiful menilai bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan terhadap peningkatan produksi.

Ia mengungkapkan, bahwa apabila lahan produksi sejumlah 10,6 juta hektare itu diurus dengan baik dan produktivitasnya ditingkatkan, Indonesia diproyeksikan mampu memiliki cadangan beras nasional 3 sampai 4 juta ton setiap tahunnya.

"Jika ditambah lahan kering yang ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan NTB, yang luasnya mencapai sekitar 25 juta hektare, maka kita memiliki cadangan beras nasional lebih dari cukup. Jika berlebih bisa diekspor ke luar setiap tahun," kata Syaiful.

Pilihan Editor: Polemik Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri Sebut Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Bisa Saling Menggantikan

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

2 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

2 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

2 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

6 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

6 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

7 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

11 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Jurus Badan Pangan Nasional Dongkrak Harga Jagung, Minta Optimalkan Serap Hasil Panen Petani

13 jam lalu

Jurus Badan Pangan Nasional Dongkrak Harga Jagung, Minta Optimalkan Serap Hasil Panen Petani

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) minta Perum Bulog dan semua pemangku kepentingan di bidang pangan jagung serap hasil panen petani

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

20 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

21 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya