Faisal Basri Wanti-wanti soal Menteri Keuangan Periode Selanjutnya: Harus Punya Integritas, Jangan dari Partai

Selasa, 5 Maret 2024 07:18 WIB

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan siapa pun menteri keuangan periode pemerintahan selanjutnya harus sosok yang mempunyai integritas. Ia mengatakan menteri keuangan memiliki peran penting dalam menjaga anggaran negara.

Sebab, hanya menteri keuangan yang bisa mengerem ketika semua kementerian meminta tambahan anggaran belanja.

"Oleh karena itu, supaya berintegritas dan punya fungsi rem, jangan dari partai," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024.

Faisal menuturkan, menteri keuangan yang tidak punya integritas dan tidak disiplin bisa membawa ekonomi Indonesia ke tepi jurang. Misalnya, ketika jorjoran membelanjakan anggaran negara.

"Kalau iya-iya saja (untuk menambah anggaran) dengan cara utang atau cetak uang, kan bawa kita ke jurang," katanya lagi.

Advertising
Advertising

Kalaupun bukan Sri Mulyani Indrawati lagi yang menjabat, Faisal mengatakan posisi menteri keuangan tidak boleh diisi sosok yang tipikalnya "iya-iya saja" ketika diminta anggaran. Ia juga mengatakan integritas menteri keuangan bakal mempengaruhi kepercayaan pasar terhadap Indonesia.

Hasil perhitungan suara Pilpres 2024 sementara ini menunjukkan keunggulan Capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sri Mulyani disinyalir tidak akan masuk ke kabinet kerja mereka.

Sinyal ini salahh satunya muncul dari poster susunan menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang sempat beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Meski belakangan, bocoran daftar susunan sejumlah nama itu dibantah kebenarannya oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

“Foto-foto yang di medsos belum tentu benar,” Wakil Komandan TIm Golf (Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer. “Yang pasti, ke depan ini ada yang namanya tim transisi.”

Tak merapatnya Sri Mulyani ke kabinet pemerintahan 2024-2029 menguat setelah Sri Mulyani menyatakan dirinya menguat setelah dirinya mengakui tidak akan terlibat dalam pembahasan sinkronisasi pemerintahan selanjutnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan saat ini dia hanya ingin fokus untuk mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti itu Bapak Presiden lah, ya. Aku nggak, lah,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 19 Februari 2023, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo.

RIRI RAHAYU | DEFARA DHANYA | ANDIKA DWI

Pilihan Editor: Polemik Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri Sebut Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Bisa Saling Menggantikan

Berita terkait

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

22 menit lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

2 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

4 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

13 jam lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

13 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

14 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

15 jam lalu

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

15 jam lalu

Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertamu ke MBZ selaku Presiden UEA

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

15 jam lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

16 jam lalu

Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah rencana revisi UU Kementerian Negara dilakukan untuk mengakomodasi presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah menteri. "Sebenarnya begini, kalau ada revisi UU Kementerian, bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.

Baca Selengkapnya