TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memuji pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara saat berkunjung pada Rabu, 28 Februari 2024. Padahal, Ketua Umum Partai Demokrat itu sebelumnya sempat memberikan kritik tajam kepada program Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.

Perubahan sikap AHY dari mengkritik menjadi mendukung itu setelah dirinya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. AHY diangkat sebagai menteri oleh Jokowi setelah Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024.

AHY mengaku terpesona dengan hasil mimpi besar Jokowi itu ketika menyambangi IKN . Menurut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, pembangunan IKN adalah mimpi bersama untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang diharapkan menjadi pusat kemajuan bangsa. IKN, kata AHY, bisa memajukan ekonomi dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

“Kesan pertama, saya terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Bapak Presiden Jokowi dan kita semua,” kata AHY di IKN, dikutip Tempo dari rekaman audio yang dibagikan staf AHY.

Ucapan memuji oleh AHY terhadap IKN itu itu tentu berbanding terbalik dengan pernyataan mengkritik yang disampaikannya pada medio Juli 2023 lalu. Tak hanya itu, di beberapa kesempatan AHY juga terlihat tak setuju dengan pembangunan IKN di Kalimantan Utara tersebut. Bahkan, beberapa fraksi Demokrat di DPR juga menunjukkan sikap serupa sebagai cerminan sikap partai.

Berikut sejumlah kritikan AHY dan fraksi Demokrat terhadap pembangunan IKN sebelum muncul pujian-pujian:

1. AHY sebut IKN terkesan dipaksakan

AHY pernah mengkritik pembangunan IKN, yang menurutnya, terlihat dipaksakan. Kritik itu ia sampaikan dalam pidato politiknya pada Jumat, 14 Juli 2023 silam. Saat itu putra sulung SBY ini juga menyebut ruang fiskal yang kian sempit, hutang makin besar, dan investasi tidak mengalir deras seperti yang diharapkan. AHY berpesan kepada anggota DPR untuk memberikan catatan kritis terhadap proyek IKN.

Pucuk pimpinan Demokrat ini menegaskan bahwa partainya sebenarnya tidak mempermasalahkan semangat membangun IKN. Namun, kata dia, eksekusi pembangunannya tak harus digesa era sekarang. AHY khawatir lantaran rakyat tengah mengalami masalah ekonomi yang perlu segera dicari solusinya. Sebab, jika proyek IKN tidak jadi, maka yang menderita adalah rakyat.

“Kita harus memilih saat ini. Di situlah mengapa kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat, kue ekonomi makin besar, makin banyak yang dibagi, termasuk buat infrastruktur, termasuk buat IKN,” ujarnya.

2. AHY sindir pemindahan ibu kota ke IKN, kalau sukses

Jauh hari sebelum itu, AHY juga pernah menyindir pembangunan IKN dalam Rapat pimpinan nasional (rapimnas) 2022 Partai Demokrat. Sindiran itu dilontarkan dalam sambutannya saat menyapa kader dari DKI Jakarta. Awalnya AHY secara bergantian menyapa kader Demokrat dari tiap daerah. Para kader menjawab sapaan tersebut dengan meriah.

Hingga akhirnya AHY menyapa kader tuan rumah. “DKI Jakarta mana tuan rumah?” kata AHY menyapa kader Demokrat dari DKI, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 15 September 2022. Namun, respons sapaan AHY dari kader di Jakarta tak semeriah dari kader dari daerah lain. Hal itu membuat kader daerah lainnya menyoraki kader DKI Jakarta.

“Jangan salahkan kalau sedikit kan nggak ada kabupaten atau kota masalahnya di sini, DPRD provinsi saja. Nanti kalau pindah ibu kota katanya begitu. Kalau, kalau sukses ya kan?” sindir AHY.

Selanjutnya: AHY sebut pembangunan IKN tidak tepat waktu

<!--more-->

3. AHY sebut pembangunan IKN harus dengan timing yang tepat

Keesokan harinya, Jumat, 16 September 2022, AHY kembali mengkritik pembangunan IKN. Tak hanya itu, program Jokowi lainnya seperti pembangunan Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung juga kena sentil. Menurut AHY, KA Cepat dan IKN termasuk beberapa proyek strategis nasional yang kudu ditunda karena perekonomian rakyat yang belum membaik pasca pandemi Covid-19.

“Demokrat menyarankan agar dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri,” ujar AHY di JCC.

Terkait IKN, AHY menilainya sebagai sebuah megaproyek yang mungkin dilakukan. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara memang diperlukan sebagai pembangunan pusat pemerintahan baru. Namun, kata dia, hal tersebut perlu dikonsepkan dan direncanakan dengan matang agar tak gagal dan merugikan negara.

“Pemerintah harus memikirkan, ‘timing’ dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan waktunya dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara,” kata AHY.

Selain AHY, sikap kurang sreg terhadap pembangunan IKN juga ditunjukkan para kader Demokrat di Fraksi DPR. Salah satunya disampaikan Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023 lalu. Bersama fraksi Partai Keadilan Sosial, pihaknya menginginkan proyek IKN ditunda.

IKN menurut mereka tak perlu dianggarkan pada APBN 2024 mendatang. Kata Rizki Aulia, anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda.

“Dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata Rizki.

Pada Agustus 2023 lalu, saat Demokrat belum bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, kritik Partai Demokrat terhadap pembangunan IKN juga kembali terdengar. Sentilan itu datang dari Fraksi Demokrat di DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 serta nota keuangan di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.

Adalah anggota DPR dan politikus Demokrat Suhardi Duka yang menyatakan kritikan itu. Mewakili fraksinya, Suhardi mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Pembangunan IKN Nusantara dalam Rancangan APBN 2024. Menurut Fraksi Partai Demokrat, anggaran yang disiapkan yakni Rp 40 triliun sangat besar.

“Anggaran untuk IKN Rp 40 triliun itu sangat besar,” kata Suhardi saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Pihaknya mengatakan anggaran untuk IKN sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya. Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024. “Jangan sampai pembangunan hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera di IKN tahun depan,” kata Suhardi.

Terbaru, setelah menjadi Menteri ATR/BPN, AHY berkesempatan mengunjungi IKN untuk kali pertama pada Rabu kemarin. Di sana, AHY mengaku terpukau dengan “mahakarya” Jokowi tersebut. Dia pun mengklarifikasi kritiknya terhadap pembangunan IKN Nusantara yang sempat dilontarkan olehnya beberapa waktu sebelumnya.

“Ya, betul, saya tidak terbiasa untuk mengelak dari apa yang pernah saya sampaikan dan yang saya sampaikan itu juga dengan niat yang baik,” kata AHY di IKN, Rabu, 28 Februari 2024.

Menurut AHY, Presiden Jokowi juga memahami kritik yang ia sampaikan saat itu. “Kami hanya mengingatkan, ketika itu ada masa recovery pasca Covid. Tapi setelah itu, semua telah diatasi, telah berakhir, dan Indonesia sudah bangkit. Ekonominya juga semakin menggeliat,” katanya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Sempat Mengkritik, AHY Kini Terpukau dengan Pembangunan IKN