Harga Pangan Meroket, Menko PMK Pastikan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Cair Awal Maret

Selasa, 27 Februari 2024 20:09 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy membetikan keterangan saat melaksanakan Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 28 Juni 2023. Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Adha 1444 Hijriah lebih awal dari ketetapan pemerintah. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan BLT Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600 ribu akan dibagikan pada awal Maret 2024, sementara bantuan pangan beras tetap akan dibagikan hingga Juni 2024.

"BLT tetap awal Maret nanti akan diturunkan. (Jumlahnya) Rp 200 ribu itu setiap bulan (selama 3 bulan)," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK pada Selasa, 27 Februari 2024.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap KPM itu akan diberikan selama tiga bulan, yaitu Januari-Maret 2024. Pencairannya dimulai pada Februari, sehingga BLT Mitigasi Risiko Pangan Januari dan Februari digabung.

Selain BLT Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600 ribu, Muhadjir mengatakan, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024. Keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima 10 kilogram beras.

Sementara itu, Muhadjir mengklaim, berbagai bansos yang diberikan pemerintah akan mampu menekan jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia. "Dengan adanya intervensi pemerintah melalui Bansos ini, berbagai macam paket bantuan sosial itu Insya Allah akan aman," ujar Muhadjir.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Muhadjir menjelaskan, pemerintah saat ini sudah memberikan bantuan sosial....

<!--more-->

Muhadjir menjelaskan, pemerintah saat ini sudah memberikan bantuan sosial atau Bansos tidak hanya untuk masyarakat miskin yang berada di desil 1 dan 2. Bahkan, kata Muhadjir, pemerintah juga sudah memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang hampir miskin.

"Sekarang kalau enggak salah desil 3 ya, sampai desil 4 penerimanya. Desil 1 itu miskin ekstrem, desil 2 itu miskin, desil 3 itu setengah miskin, desil 4 itu hampir miskin. Jadi sekarang yang dibantu beras cadangan pemerintah ini sudah masyarakat yang hampir miskin," kata Muhadjir.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, butuh anggaran Rp 11,25 triliun untuk merealisasikan program BLT Mitigasi Risiko Pangan. Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa BLT masih dibutuhkan dan akan disalurkan ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sri Mulyani menyebut, BLT Mitigasi Pangan memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024. Sri Mulyani menjelaskan bahwa harga pangan memiliki dampak sensitif terhadap tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 15.630, Pengamat Sebut karena Peningkatan Utang Pemerintah

Berita terkait

Terpopuler: Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata Setelah PHK, Pasca Kematian Presiden Iran Harga Minyak Relatif Tenang

1 jam lalu

Terpopuler: Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata Setelah PHK, Pasca Kematian Presiden Iran Harga Minyak Relatif Tenang

Mantan karyawan PT Sepatu Bata yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berusaha mencari tempat kerja baru.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Targetkan Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Dana Makan Siang Gratis?

8 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Dana Makan Siang Gratis?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran dana pendidikan 2025 untuk penguatan mutu pendidikan

Baca Selengkapnya

Airlangga Bertemu Bos LG di Korea Selatan, Bahas Investasi Teknologi

9 jam lalu

Airlangga Bertemu Bos LG di Korea Selatan, Bahas Investasi Teknologi

Menteri Koordinator Bidang Teknologi, Airlangga Hartarto bertemu pimpinan PT LG CNS, Shingyoon Hyun di Seoul, Korea Selatan. Ia berharap kerja sama di bidang investasi teknologi antara LG dan Sinar Mas Group dapat selesai sesuai target.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen

14 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan APBN 2025 untuk dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan pertumbuhan 5,1 persen dan defisit 2,45 persen

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

16 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Cek Rekomendasi IHSG Pekan Ini, Sentimen Harga Nikel Berlanjut

23 jam lalu

Cek Rekomendasi IHSG Pekan Ini, Sentimen Harga Nikel Berlanjut

Angga Septianus dari IPOT memperkirakan IHSG pekan ini akan dipengaruhi oleh sentimen harga nikel. Dia merekomendasikan saham-saham ini padapekan ini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

Baca Selengkapnya

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

1 hari lalu

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

Golkar menyatakan bakal calon pendamping Airin di Pilkada Banten sedang dikomunikasikan dengan partai-partai lain.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

2 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

2 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya