TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai pembagian kursi komisaris badan usaha milik negara (BUMN) ke sejumlah tim sukses calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, balas jasa politik dalam bentuk bagi-bagi komisaris BUMN mesti dihentikan karena akan melanggengkan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.

Berita lain yang juga banyak menarik perhatian pembaca adalah tentang Menteri BUMN Erick Thohir yang kini kebanjiran kritik karena dianggap bagi-bagi kursi komisaris BUMN ke tim sukses Prabowo-Gibran. Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri menilai Menteri BUMN Erick Thohir mengembalikan BUMN sebagai sapi perah politik.

Lalu berita mengenai rencana pemerintah menaikan tarif sejumlah ruas jalan tol. Pengamat menilai rencana tersebut sebaiknya ditunda karena berpotensi menaikkan laju inflasi.

Kemudian berita tentang tanggapan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto terhadap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kenaikan harga beras yang bisa mengerek inflasi.

Berikut rangkuman berita terpopuler Tempo.co:

1. Dampak Bagi-bagi Komisaris BUMN, Langgengkan KKN, Hancurkan Semangat Anak Muda

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, balas jasa politik dalam bentuk bagi-bagi komisaris BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mesti dihentikan. Pasalnya, kinerja sejumlah BUMN saat ini sudah mengkhawatirkan dan butuh pengawasan yang kuat dari komisaris yang kompeten.

"Saat ini, kinerja BUMN besar, mulai dari Angkasa Pura, Hutama Karya, Garuda Indonesia, hingga Pertamina sangat mengkhawatirkan. Utang menggunung dengan tingkat kerentanan bisnis yang sangat tinggi," katanya kepada Tempo pada Ahad, 25 Februari 2024.

"Selama beberapa tahun terakhir, jumlah kasus korupsi di BUMN tercatat merugikan negara hingga Rp 50 triliun. Itu belum termasuk kasus korupsi yang tidak terungkap, serta masalah nepotisme di BUMN yang tidak bisa dihitung dampaknya secara kuantitatif," kata Media.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, negara telah merugi akibat korupsi di BUMN setidaknya Rp 47,92 triliun sepanjang 2016 hingga 2021. Kerugian tersebut diungkap dalam 119 kasus korupsi yang telah disidik aparat penegak hukum di lingkungan BUMN.

Temuan ICW menunjukkan, ada 83 aktor korupsi dengan latar belakang pimpinan menengah di BUMN. Sementara itu, 76 pegawai BUMN tercatat sebagai aktor korupsi dan 51 aktor korupsi dari kalangan direktur BUMN. Sedangkan 40 aktor korupsi lagi diklasifikasikan berlatar belakang pekerjaan lain.

Selain besarnya potensi korupsi dan nepotisme, Media juga menyoroti kacaunya pengawasan terhadap kinerja organisasi. Tak hanya itu, penunjukan komisaris BUMN sebagai balas jasa politik juga menjadi preseden buruk bagi anak muda. Peserta seleksi pegawai BUMN harus melalui tes berjenjang, bahkan hingga tujuh tahapan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutanya: Erick Thohir Kebanjiran Kritik karena Angkat Timses Prabowo-Gibran Menjadi Komisaris BUMN...

<!--more-->

2. Erick Thohir Angkat Timses Prabowo-Gibran Jadi Komisaris, Ekonom: BUMN Kembali Jadi Sapi Perah

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri menilai Menteri BUMN Erick Thohir mengembalikan BUMN sebagai sapi perah politik. Itu tercermin dari keputusan Erick menunjuk dua pendukung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai komisaris BUMN.

"(Ini) seperti tahun 60-an. Terjadi lagi," katanya ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 25 Februari 2024.

Prabu Revolusi yang merupakan jurnalis sekaligus Politikus Partai Perindo, didapuk menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional. Sempat berada di barisan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Prabu melompat pagar menjadi anggota TKN Prabowo-Gibran. Sebelum mengangkat Prabu jadi komisaris, Erick juga mengangkat istri Komandan TKN Fanta Muhammad Arief Rosyid Hasan, Siti Zahra Aghnia, sebaga Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga.

Didin menyoroti pengalaman bagi-bagi jatah Komisaris BUMN berbasis balas jasa politik dan bukan berdasar kompetensi dan profesionalitas selama ini. Menurut dia, banyak fungsi kontrol para komisaris yang nyaris tak berfungsi. Akibatnya, berujung pada banyak kasus kerugian BUMN.

"Misalnya BUMN Karya, Garuda, Indofarma, Krakatau Steel dan lain-lain," ujar Didin.

Selain itu, dia juga menyinggung adanya alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan untuk pendanaan politik.

"Untuk membiayai lembaga-lembaga survei, maka seharusnya para komisaris dapat mencegahnya. Tapi, akhirnya jadi bobol," tuturnya.

Penunjukan komisaris secara tidak objektif ini, kata Didin mesti dihentikan karena merugikan negara.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Ekonom Sebut Kenaikan Tarif Tol Picu Inflasi, Baiknya Ditunda...

<!--more-->

3. Ekonom Sebut Kenaikan Tarif Tol Picu Inflasi, Baiknya Ditunda

Kepala Center for of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurahman mengatakan kenaikan tarif tol akan memicu peningkatan biaya transportasi, khususnya transportasi darat. Beberapa ruas jalan tol tarifnya naik per 21 Februari 2024, sejalan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jalan tol yang terkena kenaikan tarif meliputi Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Layang MBZ, dan Tol Serpong-Cinere.

“Artinya, semakin mahal ongkos per barang maupun jasa,” ujar Rizal kepada Tempo, pada Ahad, 25 Februari 2024.

Kondisi ini, menurut Rizal, akan berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa. Meningkatnya harga produk dan jasa akan menyebabkan inflasi. Inflasi selanjutnya dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

“Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan menurun. Karena konsumsi rumah tangga penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi selama ini,” imbuh Rizal.

Rizal merinci, kenaikan tarif tol akan mengerek angka inflasi terutama dipicu oleh sektor angkutan. Terutama, sektor transportasi, yang menjadi salah satu sektor ekonomi penyumbang kedua terbesar inflasi di tahun 2023. Selain sektor tersebut, ada sektor pangan sebagai penyumbang pertama terbesar inflasi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Sri Mulyani Khawatir Inflasi akibat Harga Beras...

<!--more-->

4. Sri Mulyani Khawatir Inflasi akibat Harga Beras, Ini Saran Para Ekonom

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kenaikan harga beras yang bisa mengerek inflasi komponen bergejolak.

Menurut dia, untuk saat ini sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan, mengingat produksi beras cukup terbatas karena masih menunggu masa panen di daerah penghasil.

“Paling untuk menahan laju harga supaya tidak semakin liar, yang membuat inflasi meningkat, adalah dengan lebih banyak menggelontorkan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan),” ujar Eko ketika dihubungi Tempo, Minggu, 25 Februari 2024.

Eko pun menilai penurunan harga beras untuk saat ini sulit. Pelandaian harga beras baru bisa terjadi usai panen raya. “Salah satu faktor yang kurang diantisipasi oleh pemerintah adalah panic buying menjelang Pemilu, di mana Bansos masif dipercepat dan saat bersamaan kebutuhan non Bansos juga naik,” tuturnya. “Di sisi lain, supply tidak bisa mengimbangi secara cepat digelontorkan ke pasar.”

Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong, mengatakan bahwa satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjual beras dengan harga murah.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Basuki Hadimuljono Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Ungkap Kriteria Menteri PUPR Berikutnya