TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengkritisi penunjukan anggota Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia mempertanyakan kompetensi mereka sebagai komisaris perusahaan plat merah tersebut.

Setidaknya dua orang yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo-Gibran, diberi jabatan komisaris di sejumlah BUMN. Mereka antara lain Prabu Revolusi yang diberi jabatan Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian juga ada Siti Zahra Aghnia, istri Komandan TKN Fanta Muhammad Arief Rosyid Hasan, yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga.

"Background-nya apa? Apakah dia punya ijazah, pernah sekolah tentang paling tidak manajemen atau hal-hal yang terkait dengan bisnis Pertamina?" kata Esther kepada Tempo pada Ahad, 25 Februari 2024.

Dia mengatakan, meskipun BUMN memang dikelola oleh pemerintah, namun BUMN tetap saja merupakan perusahaan. Perusahaan, harus mampu mendulang profit sehingga harus dikelola secara profesional.

Apabila BUMN tidak menghasilkan profit dan terus merugi, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya akan disuntikkan melalui likuidasi. Hal ini, kata Esther akan merugikan negara.

"BUMN sebagai perusahaan, harus paling tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi saya mengkritisi penempatan-penempatan komisaris maupun direksi, terutama jajaran manajerial BUMN kalau dia tidak punya kompetensi yang pas," katanya.

Menurut Ester, jabatan komisaris BUMN harus diisi oleh sosok yang mempunyai kompetensi yang tepat. "Itu suatu keharusan. Kalau menempatkan orang hanya berdasarkan balas budi atau kompensasi (tertentu), itu menurut saya harus dihindari. Kalau BUMN seperti itu, maka dia tidak sehat," ujarnya.

Esther menambahkan, pengisi pos manajerial perusahaan harus berpengalaman dengan kiprah dalam bidang serupa. Sebab, kata dia, tanggung jawab yang mesti dijalani tidaklah mudah. Terlebih, untuk perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina.

"Kalau enggak, kasihan tuh. Negara, duitnya untuk injeksi atau suntikan-suntikan (bagi) BUMN yang rugi. Kalau sudah rugi, takutnya nanti dijual. Waduh. Jadi, berpikirnya ke depan itu harus jangka panjang," ucapnya. Ester meminta pemerintah untuk objektif dalam memilih komisaris BUMN. “Tempatkan orang yang sesuai dengan kapasitas dia, kompetensi dia.”

Pilihan Editor: Basuki Hadimuljono Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Ungkap Kriteria Menteri PUPR Berikutnya