TEMPO.CO, Jakarta -Salah satu program unggulan dan janji kampanye calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah pemberian makan siang dan susu gratis untuk seluruh anak sekolah di Indonesia. Dalam implementasinya, Prabowo-Gibran membuka peluang untuk pembentukan kementerian koordinator baru yang khusus mengurus program makan siang gratis.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, mengklaim, program makan siang dan susu gratis adalah program terbaik dari Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan khusus untuk melaksanakan program ini.

“(Program makan siang dan susu gratis) memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus untuk program ini,” ujar Budiman dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 22 Februari 2024. Lantas, seperti apa konsep kementerian urusan makan siang gratis ala Prabowo Gibran?

Kementerian Makan Siang Gratis

Kementerian koordinator urusan makan siang gratis ini disebutkan akan dibentuk setelah Prabowo-Gibran diumumkan sebagai memenangkan Pilpres 2024. Budiman Sudjatmiko juga menjelaskan terkait konsep dari kementerian baru ini.

Menurut Budiman, Prabowo-Gibran merencanakan program makan siang gratis ini dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional. Oleh karena itu, akan ada beberapa kementerian yang terlibat dalam koordinasi dan implementasi program ini. Di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, kata Budiman, akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis ini.

“Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya,” kata dia.

Tak hanya itu, desa juga akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Adapun badan usaha milik desa atau Bumdes, UMKM, dan koperasi akan diikutsertakan dalam penyusunan rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan.

“Industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian, sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien,” ucap politikus asal Jawa Tengah itu.

Meskipun demikian, Budiman menegaskan tidak ada masalah apabila nantinya tidak bisa membentuk Kemenko baru. Menurut mantan anggota DPR itu, implementasi program makan siang dan susu gratis ini dapat dimasukkan ke dalam salah satu tugas dari fungsi Kemenko yang sudah ada.

“Tidak harus menambah kementerian baru, tapi menambah fungsi tupoksi dari Kemenko yang ada. Dengan fungsi utamanya soal pangan dan gizi," tuturnya.

Sebagai informasi, program makan siang dan susu gratis yang digagas oleh Prabowo-Gibran ini menargetkan 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini akan membutuhkan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Basuki Hadimuljono Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Ungkap Kriteria Menteri PUPR Berikutnya