Program Makan Siang Gratis Prabowo Butuh Rp 120 Triliun di Tahun Pertama, Mayoritas dari APBN?

Kamis, 22 Februari 2024 15:04 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyatakan program makan siang gratis dan susu gratis membutuhkan anggaran sebesar Rp 450 triliun per tahun.

Untuk tahun pertama, Budiman memperkirakan, program tersebut baru memerlukan biaya sebesar Rp 100 hingga Rp 120 triliun. Dari jumlah yang dibutuhkan itu, negara melalui APBN hanya dibutuhkan membiayai sekitar 50 hingga 60 persen

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50 hingga 60 triliun," ujar Budiman pada Kamis, 22 Februari 2024.

Budiman mengklaim, untuk memenuhi kebutuhan APBN sebesar itu, dapat dialokasikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara.

Selain itu, Budiman juga memastikan, program makan siang dan susu gratis ini tidak hanya dibiayai oleh APBN, namun juga didukung oleh industri pangan dan BUMN pangan dengan pendekatan collaborative farming. Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40 sampai 50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya.

Advertising
Advertising

"Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan seperti ini, diperkirakan terjadi penghematan hingga 40 hingga 50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir," ucap Budiman.

Secara rinci, Budiman menjelaskan, program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis," kata Budiman.

Lebih jauh, Budiman menyebutkan bakal ada sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa yang dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini.

Sekitar 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah, 2 ribu desa nelayan dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah-buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.

Adapun program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran akan menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Program ini direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100 persen pada tahun 2029.

Pilihan Editor: Jawaban Gibran Soal Kemenko Baru untuk Urus Program Makan Siang dan Susu Gratis

Berita terkait

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

2 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

5 jam lalu

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

Menurut Gibran, yang diperlukan adalah uji kelayakan kendaraan yang digunakan, bukan melarang adanya study tour.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

13 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

16 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

17 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

19 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

19 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

20 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya