BPR Berguguran, Pengamat: Tak Berdampak Signifikan karena Modal Kecil

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Khairul anam

Senin, 19 Februari 2024 19:06 WIB

Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, dalam penguasaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah penyimpan yang statusnya sebagai simpanan layak bayar dijamin LPS dapat mengajukan pembayaran simpanannya melalui Bank Pembayar yang ditunjuk LPS yakni Bank Rakyat Indonesia di wilayah Indramayu. (TEMPO/Lourentius EP)

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan, bangkrutnya sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam beberapa tahun terakhir tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebab BPR hanya rata-rata Rp 6 miliar

"Namun, memang persaingan BPR saat ini semakin ketat. Selain fintech, bank umum juga masuk ke daerah-daerah melalui digitalisasinya," katanya ketika dihubungi Tempo pada Senin, 19 Februari 2024.

Kebangkrutan BPR hampir selalu terjadi setiap tahun. Secara umum, kata Eko, faktor penyebabnya adalah kegagalan dalam tata kelola dan kesalahan dalam manajemen.

"Jadi, tutupnya BPR ini sebenarnya fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun, di mana umumnya terkait aspek kegagalan tata kelola dan salah manajemen," ujar dia.

Selain itu, menurut Eko, BPR juga semakin sulit bertahan dalam kompetisi dengan lembaga fintech. Pasalnya, fintech langsung menyasar segmen pasar yang juga selama ini menjadi target BPR, dengan keunggulan teknologi atau digitalisasi.

Advertising
Advertising

Selama dua bulan berjalan pada 2024, tercatat ada empat BPR yang bangkrut dan dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Empat BPR yang telah dicabut izinnya oleh OJK itu adalah Koperasi BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, dan PT BPR Bank Pasar Bhakti. Eko memperkirakan akan ada BPR lagi yang ditutup.

"Selain faktor tata kelola, persaingan, kondisi ekonomi juga mulai menurun, terdampak perlambatan global," tuturnya. "Perlu peningkatan pengawasan internal dan juga peran OJK agar ke depan BPR bisa berkembang dan berperan bagi masyarakat daerah sekitar."

ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Sidang Korupsi Akuisisi Kontraktor Tambang PTBA, Dirut: SBS Sudah Beri Manfaat Optimal

Berita terkait

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

6 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

7 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

7 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

8 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

9 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

11 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

2 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

3 hari lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

3 hari lalu

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin PT Paytren Aset Manajemen atau Paytren

Baca Selengkapnya