Harga Pangan Terus Merangkak Naik, Ini Pemicunya

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Senin, 19 Februari 2024 11:23 WIB

Usai Pilpres Harga Pangan Kompak Naik, Beras Premium Tembus Rp 23 Ribu per Kilogram

TEMPO.CO, Jakarta -Harga sebagian besar komoditas bahan pangan masih terus naik usai pemilihan umum atau Pemilu. Mulai dari beras, kedelai kering, bawang putih, cabai, daging sapi, daging ayam, telur, tepung terigu, jagung tingkat peternak hingga minyak goreng curah.

Per hari ini Senin, 19 Februari 2024, harga rerata nasional untuk beras premium di panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencapai Rp 16.200 per kg di tingkat pedagang eceran. Harga ini naik sebesar 1,12 persen atau Rp 180. Sementara beras premium naik 0,64 persen ke harga Rp 14.080 per kg.

Selain beras, komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan adalah cabai. Cabai merah keriting hari ini seharga Rp 62.340 per kg. Harga ini naik sebesar 2,91 persen atau Rp 1.760. Sementara harga cabai rawit merah merangkak menjadi Rp 61.050 per kg. Dibandingkan hari sebelumnya, harga cabai rawit merah naik sebesar Rp 1.830 atau 3.09 persen.

Menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori kenaikan harga bahan pangan tersebut disebabkan oleh masa paceklik. "Rata-rata berbagai komoditas harganya naik karena paceklik. Ayam dan telur naik karena harga pakan naik. Harga pakan naik karena harga jagung naik," katanya kepada Tempo, dikutip Senin, 19 Februari 2024.

Harga daging ayam per hari ini naik 1,68 persen dibanding kemarin menjadi Rp 36.870 per kg. Sementara telur ayam ras naik sebesar 2,22 persen menjadi Rp 29.480 per kg.

Advertising
Advertising

Menurut Khudori, kenaikan harga daging ayam dan telur tak lepas dari kenaikan harga jagung. Harga jagung tingkat peternak hari ini sebesar Rp 8.840 per kg atau naik 2,68 persen dibandingkan kemarin. "Jagung adalah komponen utama pakan, sementara pakan mengambil porsi terbesar, sekitar 75 persen dari biaya produksi. Saat ini masih paceklik jagung."

Dia mengatakan, harga komoditas bisa saling mempengaruhi jika sifatnya bisa saling menggantikan. Misalnya, beras bisa digantikan oleh terigu. Namun kata dia, kenaikan harga beras belum berimbas kepada kenaikan komoditas lainnya. "Sejauh yang saya tahu, kenaikan harga beras belum punya dampak pada harga komoditas lainnya," tuturnya.

Menurut Khudori, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Pertama, memastikan potensi panen bisa dipanen dengan baik dan dipastikan tidak gagal. Kedua, pemerintah harus segera mengedarkan bahan pangan ke pasar jika ada stok atau cadangan. Hal ini diharapkan dapat mendorong turunnya harga atau setidaknya menahan agar harga tidak naik.

Namun jika pemerintah tidak mempunyai stok untuk diedarkan ke pasar, artinya perlu importasi. Akan tetapi, importasi harus dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek.

"Kalau tidak ada stok dan tak ada panen dalam waktu pendek, ya mesti impor. Impor mesti dikalkulasi benar berapa jumlahnya dan kapan datangnya. Jangan sampai impor datang saat panen yang justru memukul produksi petani domestik," katanya.

Pilihan Editor: Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Gibran: Saya Belum Dilantik Sudah Pada Ribut




Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

7 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

7 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Satgas Pangan TNI Dukung Program Pompanisasi Kementan

2 hari lalu

Satgas Pangan TNI Dukung Program Pompanisasi Kementan

Program ini memungkinkan Indonesia mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

2 hari lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

2 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya