TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang pembahasan dalam pertemuan antara Sri Mulyani dan Megawati Soekarnoputri. Sri Mulyani menemui Ketua Umum PDI Perjuangan di tengah kabar adanya tekanan pencairan anggaran tambahan untuk dana sosial (Bansos).

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentang tanggapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terhadap kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai Bansos.

Lalu berita tentang Faisal Basri yang mengajak Tom Lembong menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berdebat mengenai hilirisasi.

Kemudian berita Anies Baswedan yang mengkritik gagasan Revolusi Mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum terlaksana dengan baik.

Berikutnya berita mengenai alasan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengatakan keputusan perusahaan mengimpor kereta rel listrik (KRL) dari China.

Berikut rangkuman lima berita Tempo.co:

1. Sri Mulyani Temui Megawati di Tengah Tekanan Jokowi Minta Duit Bansos, Ini yang DIbahas

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menemui Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di tengah isu pengunduran diri dari kabinet dan tekanan anggaran pengadaan bantuan sosial (Bansos) tahun 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan kabar pertemuan SMI dengan Megawati.

Menurut Hasto, pertemuan itu rutin dilakukan mengingat kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Ketua Pengarah Ex-officio. Selain itu, kata Hasto, pertemuan itu juga membahas kondisi bangsa dan negara.

“Tentu saja, juga membicarakan situasi bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal. Itu adalah hal penting,” katanya.

Hasto menolak menjelaskan secara rinci isi pembicaraan di antara Megawati dan Sri Mulyani. Namun, dia memastikan bahwa keduanya sama-sama menjunjung tinggi kepentingan rakyat Indonesia.

“Ya, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan Bansos (bantuan sosial) demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap kementerian dipotong sebesar 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar,” ucapnya.

Sri Mulyani dikabarkan menolak pengalokasian anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT Pangan karena akan membebani keuangan negara. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 21 Januari 2024, seorang sumber Tempo mengungkapkan Sri Mulyani merasa ditekan oleh Jokowi untuk mengalokasikan anggaran negara buat Bansos. Kolega Sri Mulyani itu menuturkan, pembahasan soal penyaluran bansos dikebut setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang membuka jalan untuk Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, bisa maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dia pun akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Narasumber yang sama mengatakan, pada bulan itu, Jokowi meminta Sri Mulyani menyiapkan bansos El Nino sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk setiap KPM. Tetapi, Sri Mulyani menolak hal tersebut karena akan membebani keuangan negara. Akhirnya, disepakatilah bahwa besaran bantuan tersebut adalah Rp 200 ribu per bulan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Bahlil Jawab Kritik Ahok tentang Politisasi Bansos…

<!--more-->

2. Sindiran Bahlil ke Ahok yang Kritik Bansos Jokowi Menjelang Pemilu

Menjelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar membagikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Setidaknya ada dua program bansos yang ditebar Jokowi, diantaranya bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.

Namun, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik program bansos pemberian Jokowi. Menurut Ahok, praktik pemberian bansos hanya ada di zaman kerajaan, di mana rakyat meminta bekas kasihan raja.

“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok dalam pidato di deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024. Lebih lanjut, Ahok menyatakan bahwa negara Indonesia dibangun dengan tujuan utama menciptakan keadilan sosial, bukan sekadar memberikan bantuan sosial.

Menanggapi pernyataan Ahok soal bansos, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak perlu ditanggapi. Menurut dia, pikiran Ahok tidak mewakili pikiran rakyat kecil.

"Ah Ahok kok ditanggapi, gitu loh? Ngapain tanggapi Ahok? Nggak perlu menurut saya ditanggapi. Itu kan pikiran Ahok yang tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil," kata Bahlil, yang juga Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo-Gibran, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Faisal Basri Ajak Tom Lembong Tantang Luhut Berdebat Hilirisasi…

<!--more-->

3. Faisal Basri Tantang Luhut untuk Debat soal Hilirisasi: Saya Sama Tom Lembong

Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyayangkan tak ada calon presiden (Capres) yang membahas kegagalan hilirisasi di dalam Debat Pilpres terakhir pada akhir pekan lalu.

Ia pun menantang debat melawan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas polemik tersebut.

"Hilirisasi itu konsep yang sangat sesat itu. Saya bisa debat deh sama Luhut Pandjaitan. Terbuka gitu. Saya sama Tom Lembong nih berdua lawan Luhut Pandjaitan dengan Seto," kata Faisal dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin, 5 Januari 2024.

Adapun Septian Hario Seto adalah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Seto adalah salah satu anak buah Luhut yang ikut mengurus kebijakan hilirisasi. Sedangkan Tom Lembong adalah Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang kerap mengkritik kebijakan tersebut.

Menurut Faisal, dengan diskusi atau debat yang mendalam, dia bisa bisa menunjukkan betapa sesatnya kebijakan hilirisasi di era Presiden Joko Widodo ini. Selama ini, Luhut dan Paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selalu menyerukan hilirisasi sebagai solusi industri Indonesia.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Anies Kritik Pelaksanaan Revolusi Mental Jokowi…

<!--more-->

4. Kritik Jokowi, Anies Singgung Anjuran Bayar UKT dengan Pinjol: Melesetnya Jauh Sekali dari Spirit Revolusi Mental

Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengkritik gagasan Revolusi Mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum terlaksana dengan baik.

Pasalnya, kata Anies, saat ini masih terlihat adanya fenomena 'ordal' atau orang dalam dalam birokrasi. Bahkan, yang belakangan ramai dibicarakan adalah uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal dan adanya anjuran dari kampus agar mahasiswa menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk membayar UKT.

Anies menyebutkan, pada awalnya Revolusi Mental ramai dibahas sejak sepuluh tahun lalu, atau pada 2014. "Ada artikel yang ditulis oleh Pak Jokowi tanggal 10 Mei 2014," katanya, saat acara "Desak Anies", di Semarang, Jawa Tengah, Senin malam, 5 Februari 2024.

Pada artikel itu, kata Anies, banyak poin-poin gagasan baik dalam Revolusi Mental, seperti kemandirian dan reformasi ekonomi, kemudian kebijakan investasi luar negeri sumber daya alam (SDA) agar tidak dijarah perusahaan asing.

"Kemudian, birokrasi seharusnya menggunakan sistem politik yang bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Artinya, tidak ada 'ordal' (orang dalam)," ujar Anies. "Kita semua melihat sekarang masih banyak (fenomena) 'ordal'."

Yang teranyar, kata Anies, soal uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal dan ada mahasiswa yang jika tidak bisa membayar UKT tapi kemudian dianjurkan untuk memanfaatkan layanan pinjaman online (pinjol).

"Akhir-akhir ini, temen-temen inget UKT? Ada yang tidak bayar UKT, dianjurkan pinjam online. Itu melesetnya jauh sekali dari spirit yang ada di Revolusi Mental," ucap Anies.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Alasan KCI impor KRL dari China…

<!--more-->

5. Harga KRL Baru Jepang Naik, KCI Pilih Impor dari China

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengatakan keputusan perusahaan mengimpor Kereta Rel Listrik (KRL) dari China alih-alih Jepang, salah satunya karena harga. Vice President Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, memastikan harga penawaran KRL dari China lebih murah dibanding Jepang.

“Memang dari sisi harga (produk Tiongkok) cukup kompetitif. Berarti manufaktur lain (Jepang) lebih tinggi,” ujar Anne dalam konferensi pers di Kantor Pusat KAI Commuter, Stasiun Juanda, Jakarta, pada Selasa, 6 Februari 2024.

Diketahui, PT KCI telah menandatangani kontrak pembelian tiga rangkaian KRL dari CRRC Sifang Co., Ltd pada 31 Januari 2024 di Beijing, China. Tiga rangkaian KRL dengan tipe KCI-SFC120-V itu bernilai Rp 783 miliar.

Diberitakan sebelumnya, KCI berencana mengimpor KRL dari Jepang. Berdasarkan proposal harga yang diberikan oleh JR East pada 30 Juni 2023, satu trainset yang terdiri atas 12 gerbong dibanderol sekitar Rp 225,6 miliar, sehingga untuk tiga trainset baru dari Jepang bernilai Rp 676,8 miliar.

Namun, setelah proposal resmi dari J-TREC (produsen KRL Jepang yang seluruh sahamnya dimiliki JR-East) diterima pada Oktober 2023 lalu, Anne menyampaikan adanya perubahan rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan menjadi lebih tinggi dari proposal sebelumnya pada Juni 2023.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Faisal Basri Beberkan 3 Kegagalan Program Jokowi yang Luput Dibahas dalam Debat Cawapres