TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi lantaran kebijakan pemerintah. Menurut Bhima, dalam konteks agraria, rasio gini lahan mencapai 0,58 alias menunjukkan kepemilikan lahan dikuasai segelintir orang atau korporasi besar.

Sedangkan dalam kepemilikan harta, Bhima mengatakan bahwa berdasarkan Data Credit Suisse, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen total kekayaan secara nasional.

Bhima pun menilai hal tersebut disebabkan pemerintah yang cenderung memberikan konsensi kepada pengusaha yang punya kuasa. "Contoh paling gamblang adalah tax amnesty dan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja," kata Bhima kepada Tempo, Senin, 5 Februari 2024.

Bhima berujar, kebijakan tax amnesty memberi karpet merah bagi orang kaya yang tidak taat pajak dengan mengampuni kesalahannya. Padahal, ia berujar, pajak orang kaya mestinya dikejar. "Ditambah dengan wealth tax, tapi selama ini pemerintah justru memberi insentif besar besaran."

Sementara itu, UU Cipta Kerja turut mereduksi regulasi yang melindungi pekerja rentan. Walhasil, daya beli pekerja rentan ini makin tertekan. "Sedangkan pengusaha justru diberi royalti 0 persen di bidang batu bara. Ya jelas, yang kaya makin kaya," ujar Bhima.

Sebelumnya, isu ketimpangan menjadi sorotan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam Debat Capres 2024 pada Ahad malam, 4 Februari 2024. Anies bahkan menyebut ketimpangan menjadi fenomena berbahaya bagi Republik Indonesia.

Ia lantas menyinggung ketimpangan antara Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa dengan luar Jawa, desa dengan kota, kaya dengan miskin, pendidikan umum dengan pendidikan agama, hingga pendidikan kejuruhan dengan pendidikan teknis. Selain itu, Anies berujar ketimpangan terjadi di sisi ekonomi.

Pasalnya, menurut Anies, perekonomian Indonesia dikuasai segelintir orang saja. Padahal, kata dia, para pendiri Republik Indonesia mendirikan negara untuk semuanya, bukan untuk kepentingan diri, golongan, atau keluarga. "Kekuasaan yang dibangun untuk beri kesempatan semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini," kata Anies.

Ia lantas menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan persatuan yang ditopang dengan keadilan. Ia mengatakan akan memastikan masyarakat bisa hidup sehat dan mendapat pertolongan cepat jika sakit. Kemudian, tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau dan keluarga menjadi sejahtera dengan upah layak. "Persatuan tidak terjadi dalam ketimpangan. Persatuan butuh keadilan," kata Anies.

Pilihan Editor: Anies Soroti Kemajuan Pembangunan Tak Setara: Tidak Bisa dengan Effort Biasa