Terpopuler: Bahkan Pejabat OJK pun Pernah Diteror Debt Collector Perusahaan Pinjol, Kemenkeu Sebut Kenaikan Gaji ASN dan Pensiunan Cair Maret

Reporter

Tempo.co

Editor

Grace gandhi

Jumat, 2 Februari 2024 06:00 WIB

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi (kiri) berdialog dengan pelajar saat Kegiatan Edukasi Keuangan di Indonesia Banking School, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Edukasi Keuangan terkait investasi, pinjaman hingga perencanaan keuangan yang diikuti sekitar 1.500 pelajar secara luring dan daring guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya bagi pelajar. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Kamis malam, 1 Januari 2024 dimulai dari Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengaku dia sempat terkena teror debt collector dari sebuah perusahaan pinjol.

Disusul, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa penyesuaian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pembayaran pensiun pokok akan dilakukan pada bulan Maret 2024.

Berikutnya, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mengatakan bantuan sosial atau bansos mestinya tidak disalurkan satu-dua pihak tertentu, termasuk presiden. Hal ini untuk menghindari adanya politisasi.

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan inflasi tahunan pada bulan Januari 2024 mencapai 2,57 persen (year on year), disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan dan biaya kontrak rumah.

Terakhir, Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.

Advertising
Advertising

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Regulator OJK Sempat Kena Teror Pinjol, Begini Ceritanya....

<!--more-->

1. Regulator OJK Sempat Kena Teror Pinjol, Begini Ceritanya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan penagihan kredit atau pinjaman online alias pinjol, kerap kali tidak sesuai dengan aturan. Bahkan, teror pinjol sering mengganggu kehidupan masyarakat melalui banyaknya panggilan yang masuk.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengaku dia sempat terkena teror pinjol tersebut.

“Ini saya cerita, saya mengalami sendiri, kira-kira 3 hari yang lalu, saya lagi sibuk gitu ya, tapi ada satu telpon nomor cantik yang nelpon saya terus,” ujar Friderica dalam media briefing di Gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kemenkeu Umumkan Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Resmi Cair Maret 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa penyesuaian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pembayaran pensiun pokok akan dilakukan pada bulan Maret 2024. Kenaikan gaji yang diberlakukan adalah sebesar 8 persen untuk PNS, TNI, dan Polri. Adapun para pensiunan akan mendapatkan kenaikan sebesar 12 persen.

“Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun,” tutur Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dalam keterangan resminya pada Kamis, 1 Februari 2024.

Kemenkeu menyatakan bahwa pengajuan pembayaran gaji dengan besaran pokok baru akan diterapkan mulai 1 Februari 2024. Oleh karena itu, pencairan kenaikan gaji baru dapat dilakukan pada 1 Maret 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Hindari Politisasi, Ekonom UGM: Jokowi Jangan Ikut Salurkan Bansos....

<!--more-->

3. Hindari Politisasi, Ekonom UGM: Jokowi Jangan Ikut Salurkan Bansos

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mengatakan bantuan sosial atau bansos mestinya tidak disalurkan satu-dua pihak tertentu, termasuk presiden. Hal ini untuk menghindari adanya politisasi.

"Cukup yang menyampaikan adalah kementerian yang bertanggung jawab, sehingga ada akuntabilitasnya," kata Anggito Abimanyu di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.

Bansos menurut Anggito Abimanyu mestinya disalurkan menteri sosial sebagai kuasa pengguna anggaran. Anggito juga mengatakan bansos yang disalurkan mestinya tidak dilabeli logo instansi tertentu. Namun, dilabeli anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena Bansos merupakan hak masyarakat yang dibelanjakan menggunakan uang negara.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. BPS Ungkap Inflasi Tahunan Meningkat Akibat Kenaikan Harga Emas Perhiasan dan Biaya Kontrak Rumah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan inflasi tahunan pada bulan Januari 2024 mencapai 2,57 persen (year on year), disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan dan biaya kontrak rumah.

"Secara tahunan, inflasi terjadi pada seluruh komponen. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 1,68 persen dengan kontribusi sebesar 1,08 persen," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melalui Konferensi Pers BPS yang digelar secara daring pada Kamis, 1 Februari 2024.

Menurut Amalia, komoditas yang dominan dalam memberikan andil terhadap inflasi meliputi emas perhiasan, gula pasir, biaya kontrak rumah, biaya sewa rumah, dan nasi dengan lauk.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Tiba-tiba Muncul Bansos Jokowi Berbentuk BLT Rp 600 Ribu....

<!--more-->

5. Tiba-tiba Muncul Bansos Jokowi Berbentuk BLT Rp 600 Ribu, dari Mana Uangnya?

Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.

Bantuan sosial atau bansos yang merupakan program dari BLT Mitigasi Risiko Pangan ini pembayarannya akan dirapel untuk periode Januari hingga Maret 2024.

Melansir laman Indonesia.go.id, sepanjang 2024 hanya ada empat jenis bansos yang akan diberikan oleh pemerintah. Bansos tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Beras 10 Kilogram, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Namun, tidak ada program BLT Mitigasi Risiko Pangan. BLT tersebut merupakan program bansos terbaru yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia.

Lantas, dari mana sumber dana untuk bansos yang pembayarannya akan dirapel menjadi Rp 600 ribu itu?

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Pimpinan TikTok Indonesia Resmi Jadi Bos Baru Tokopedia

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

6 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

10 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Cerita Karyawan Kafe Bukanagara Coffee and Roastery soal Kronologi Gajinya Telat Dibayar sejak 2022

12 jam lalu

Cerita Karyawan Kafe Bukanagara Coffee and Roastery soal Kronologi Gajinya Telat Dibayar sejak 2022

Kafe artistik bernuansa Studio Ghibli di kawasan Jakarta Selatan bernama Bukanagara Coffee and Roastery jadi sorotan publik belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

12 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

14 jam lalu

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

Hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan berbagai macam perabotan dan menggunakan sistem smart home.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Usaha Fintech TaniFund, Begini Kronologi Lengkapnya

15 jam lalu

OJK Cabut Izin Usaha Fintech TaniFund, Begini Kronologi Lengkapnya

OJK akhirnya mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund). Bagaimana kronologi lengkapnya?

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

16 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

16 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Menjelang Pelantikan Presiden, Kapal Perang Amerika Serikat Berlayar Melintasi Selat Taiwan

17 jam lalu

Menjelang Pelantikan Presiden, Kapal Perang Amerika Serikat Berlayar Melintasi Selat Taiwan

Kapal perang Amerika Serikat berlayar melintasi Selat Taiwan pada Rabu, 8 Mei 2024, atau kurang dari dua pekan sebelum presiden Taiwan yang baru

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

17 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya