TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Pemilu 2024, penyaluran bantuan sosial atau bansos dari pemerintah Indonesia menjadi sorotan publik karena diduga dipolitisasi untuk kepentingan perhelatan akbar lima tahunan itu. Di tengah gencarnya pembagian bansos oleh pemerintah pusat, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma justru tidak terlihat perannya.
Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun mengakui jika Risma tidak dilibatkan dalam program pembagian bansos, yang akhir-akhir ini dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tak perlu saya jelaskan,” kata Komarudin ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat, 26 Januari 2024.
Watubun mengatakan, semua informasi saat ini sangat terbuka, sehingga dia mengibaratkan jika jarum yang jatuh di istana pun dapat diketahui seluruh masyarakat. “Jarum jatuh di istana. Jangan dipikir kita tidak tahu,” katanya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan, Mensos Risma bercerita bahwa rapat di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi sudah tidak nyaman. Hasto menyebut ketika akan rapat, eks Wali Kota Surabaya itu juga diperiksa dulu, meski Hasto tidak menjelaskan pemeriksaan itu dalam bentuk seperti apa.
“Sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai ketidaknyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Januari 2024.
Sementara itu, Risma menolak untuk berkomentar terkait fenomena bansos tersebut. Hal itu disampaikan Risma ketika ditanya awak media saat mengikuti acara penyerahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.
“Maaf ya, saya nggak mau jawab itu,” kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.
Lantas, seperti apa sosok Menteri Risma yang tidak diikutsertakan dalam penyaluran bansos? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Profil Mensos Risma
Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma adalah Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju periode 2020-2024. Dia menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi sejak 23 Desember 2020. Dia adalah politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang lahir di Kediri pada 20 November 1961.
Risma adalah mantan Wali Kota Surabaya yang menjabat selama dua periode. Sebagai orang nomor satu di Kota Pahlawan, Risma mengepalai pemerintahan pada periode 28 September 2010-28 September 2015 dan 17 Februari 2016-23 Desember 2020.
Risma adalah wanita pertama yang menjadi pemimpin di Surabaya. Tak hanya itu, Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui Pilkada sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi.
Keberhasilan Risma tidak hanya mencakup tingkat nasional. Namun, dia juga menjadi kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang beberapa kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.
Melalui pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang lantas menjabat sebagai wakilnya. Pasangan Risma-Bambang diusung oleh PDI-P dan memenangi Pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara 358.187 suara atau 38,53 persen. Keduanya dilantik pada 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya.
Namun di tengah masa jabatan, Bambang mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon gubernur pada pilkada Jawa Timur 2013. Setelah Bambang mundur, Risma pun didampingi oleh Whisnu Sakti Buana. Dia terpilih secara aklamasi dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada 24 Januari 2014.
Whisnu kembali maju sebagai wakil Risma pada Pilkada Serentak 2015 di bawah naungan PDIP. Risma kembali meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34 persen. Keduanya pun dilantik untuk masa bakti 2016-2021 pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi.
Belum usai masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya periode kedua, pada 2020 Risma dipercaya Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Menteri Sosial. Dia menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana Bansos Covid-19. Dia pun akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya di Kota Pahlawan.
Kontroversi Risma
Selama menjadi pejabat publik, Risma juga tak luput dari kontroversi yang dilakukannya. Salah satunya adalah ketika Risma memaksa anak Tuli bicara dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional. Hal itu pun memicu kontroversi publik. Dia dianggap belum memahami bagaimana difabel berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan ragam disabilitas.
Permintaan itu disampaikan Risma saat pembukaan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021 di Gedung Kemensos, Rabu 1 Desember 2021. Saat itu Risma mengajak dialog seorang anak Rungu Wicara bernama Aldi.
"Aldi ini Ibu, kamu sekarang harus bicara, kamu bisa bicara, ibu paksa kamu untuk bicara ibu nanam eh melukis pohon ini. Pohon kehidupan ibu lukis hanya sedikit, tadi dilanjutkan oleh temanmu Anfield. Nah Aldi yang ingin ibu sampaikan kamu punya apa yang di dalam, apa namanya pikiranmu, kamu harus sampaikan ke ibu apa pikiran kamu. Sekarang ibu minta bicara enggak pakai alat, kamu bisa bicara," kata Risma dalam dialog tersebut.
Saat ditunjuk menjadi Menteri Sosial, Risma belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Hal ini membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) menyorot rangkap jabatan Risma di pemerintahan pusat dan daerah. ICW mendesak Risma untuk mundur dari salah satu jabatannya, Menteri Sosial atau Wali Kota Surabaya.
“Jika Risma tak segera mengundurkan diri, maka ia tidak layak menduduki posisi pejabat publik apapun. Perhatian publik juga perlu ditujukan pada Presiden RI yang memberi izin pada Risma untuk rangkap jabatan,” tulis peneliti ICW Wana Alamsyah dan Egi Primayogha dalam siaran pers Rabu, 23 Desember 2020.
Menurut ICW, pejabat publik semestinya memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan berorientasi pada kepentingan publik. Terlebih lagi jika pejabat itu sekelas Presiden dan Wali Kota dengan prestasi yang disebut-sebut mentereng.
Tak hanya itu, Risma juga beberapa kali terlihat marah di depan publik ketika kunjungan ke daerah. Salah satunya adalah ketika cekcok dengan aktivis mahasiswa di Lombok Timur akibat adanya kepala desa dan tenaga kesehatan setempat yang diduga menjadi supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dia juga pernah memarahi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo sambil mengacungkan penanya. Risma marah diduga terkait dengan data keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan data Kementerian Sosial.
Risma bahkan sempat mengancam aparatur sipil negara (ASN) Kemensos yang tak cekatan saat membantu di dapur umum untuk dipindahkan ke Papua pada 13 Juli 2021. Teguran itu ia layangkan ketika mengunjungi Balai Wyataguna untuk melihat dapur umum di sana.
Kala itu, ia tengah berkunjung dan melihat dapur umum hanya dikerjakan oleh Tagana dan petugas lainnya. Sementara ia melihat ASN Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya masing-masing.
Meski begitu, kemarahan Risma selalu berkaitan dengan kinerja dari pegawai Kemensos guna melindungi masyarakat dan memastikan bahwa programnya berjalan dengan baik.
RADEN PUTRI | TIKA AYU | IMAM HADI
Pilihan Editor: Jokowi Bagikan Bansos Beras Menjelang Pemilu, Bapanas: Sangat Perlu untuk Masyarakat Kecil
