TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memberikan bantuan langsung tunai disingkat BLT Mitigasi Risiko Pangan kepada 18,8 juta keluarga sebesar Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan.

Bantuan tersebut tentu dapat bermanfaat bagi masyarakat, namun, berbagai pihak mempertanyakan dari mana sumber dana yang fantastis tersebut.

-Sumber Dana

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa program ini memerlukan anggaran sekitar Rp 11,25 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menegaskan bahwa butuh anggaran sebesar Rp 11,25 triliun untuk merealisasikan program BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sebagai informasi, bantuan ini diberikan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 bulan.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan anggaran bantuan langsung tunai ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi di masyarakat dan global," kata Febrio di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Januari 2024.

-Kata Menkeu Soal Dampak Terhadap Inflasi

Sri Mulyani juga menjawab pertanyaan terkait kemungkinan BLT dapat menekan inflasi, khususnya inflasi komponen bergejolak (volatile food).

"Inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73 persen year on year," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024 yang dipantau secara virtual pada Selasa, 30 Januari 2024.

Faktor distribusi logistik dan komoditas, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan beras, dapat mempengaruhi inflasi. Sri Mulyani menegaskan bahwa BLT merupakan instrumen di dalam APBN, yang telah disetujui oleh seluruh partai politik melalui DPR RI.

"Kami akan terus memfokuskan karena volatile food ini selain berkontribusi signifikan terhadap headline inflation, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat," tutur Sri Mulyani.

-Mulai Disalurkan Februari 2024

Pemerintah menetapkan penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Program ini diharapkan dapat menyelesaikan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dengan fokus pada sensitivitas harga pangan.

"Bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari, dan besarnya Rp 200 ribu per bulan," kata Airlangga dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada Senin, 29 Januari 2024 di Jakarta.

Selain BLT, anggaran ketahanan pangan di APBN juga mencapai Rp 114,3 triliun pada tahun ini. Penyaluran BLT akan dimulai pada bulan Februari 2024, dengan total anggaran mencapai Rp 11,25 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa program ini menggantikan BLT El Nino dan akan dievaluasi selama tiga bulan.

M RAFI AZHARI | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan editor: Jorjoran BLT Menjelang Pilpres, Ekonom: Kental Nuansa Politis