TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah mengumumkan pemberian bantuan langsung tunai alias BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp 11,25 triliun untuk tiga bulan. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira buka suara soal ini. "Bansos (bantuan sosial) ini sangat kental nuansa politis dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli orang miskin," kata dia kepada Tempo, Selasa, 30 Januari 2024.
Dia menjelaskan, pemberian Bansos oleh pemerintah cenderung naik signifikan menjelang pemilihan umum termasuk pemilihan presiden. Menurut Bhima, model Bansos menggunakan BLT maupun bantuan bangan akan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon.
Seperti diketahui saat ini anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini berhadapan dengan dua pasangan lain yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Presiden Jokowi dan sejumlah menteri saat ini menuai banyak kritik karena dianggap melanggar norma netralitas dan Undang-undang Pemilihan Umum. Penyaluran Bansos juga dianggap telah dipolitisir.
Menurut Bhima, ada kesamaan pola dalam penyaluran dana sosial tahun ini dengan pemilihan umum sebelumnya, di mana anggaran Bansos melonjak tajam saat menjelang pemilihan presiden.
"Anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam. Sayangnya efektivitas Bansos justru dipertanyakan karena tidak mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan," papar Bhima.
Menggeser anggaran untuk Bansos menjelang Pemilu juga berpotensi menimbulkan distorsi pada efektivitas program lainnya. Apalagi kalau anggaran yang digeser adalah anggaran belanja produktif.
Selain itu, lanjut Bhima, alasan pemerintah menyalurkan Bansos menjelang pemilihan presiden untuk menyelamatkan daya beli dari fluktuasi harga pangan saat ini juga aneh. Sebab, belum lama ini pemerintah telah menaikkan volume impor pangan terutama untuk komoditas beras yang semestinya bisa menurunkan harga beras.
"Saling kontradiksi antara Bansos dengan impor. Harusnya kan impor bisa turunkan harga pangan, jadi tidak perlu kasih Bansos besar-besaran," ungkap Bhima.
Sebelumnya diberitakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah akan memberikan BLT Mitigasi Pangan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ini adalah kelanjutan dari BLT El Nino.
BLT Mitigasi Pangan diberikan selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret. Adapun penyalurannya diperkirakan pada Februari alias bulan depan lewat PT Pos Indonesia.
Sehingga BLT itu nanti ada yang dirapel. Setiap keluarga nantinya akan mendapatkan Rp 600 ribu secara total dan Rp 200 ribu setiap bulan.
Pilihan Editor: Anies Janji Investasi Besar-besaran di Bidang Kebudayaan, Contohkan Keseriusan Korsel pada Tahun 1980-an
