TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Minggu sore, 28 Januari 2024 dimulai dari Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada menyebut sudah ada 33 mahasiswanya yang membayar uang kuilah tunggal (UKT) menggunakan pinjaman online. Seharusnya menurut UGM, pemerintahlah yang harus menyediakan pinjaman tanpa bunga kepada mahasiswa.

Berikutnya ada berita tentang masalah hilirisasi nikel yang masih jadi topik panas kendati debat calon wakil presiden sudah lewat nyaris sepekan.

Lalu ada berita tentang subsidi transportasi umum pada tahun 2024 yang mencapai Rp 12,2 T. Terakhir, ada berita tentang kenaikan pajak BBM di DKI Jakarta, yang dikhawatirkan mengerek harga BBM non subsidi.

1. 33 Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, UGM: Harusnya Negara Sediakan Pinjaman Tanpa Bunga

Tidak hanya Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada atau UGM turut bermitra dengan perusahaan perusahaan pinjaman online (pinjol) Danacita untuk menyediakan opsi pembayaran uang kuliah tunggal secara kredit kepada mahasiswanya. Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menyatakan UGM menempatkan pinjol sebagai pilihan terakhir bagi mahasiswa.

"UGM menempatkan ini (Pinjol) sebagai opsi terakhir. Jadi, kalau bisa nggak dipakai," tuturnya ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 28 Januari 2024.

Menurut Andi, baru Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM yang telah mengimplementasikan skema pembayaran UKT lewat pinjol tersebut. "Memang ada Memorandum of Understanding-nya, tapi yang masuk sampai detailing itu baru FEB," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Berikutnya, masalah hilirisasi nikel...

<!--more-->

2. Debat Cawapres Sudah Lewat, Masalah Hilirisasi Terutama Nikel Masih Jadi Topik Panas

Hilirisasi menjadi program unggulan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada debat cawapres lalu, Gibran mengulang-ulang solusi untuk pemanfaatan sumber daya alam utamanya pertambangan adalah hilirisasi. Sesuai dengan tema debat saat itu yakni energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Dilansir dari laman Antara, pada debat Cawapres kedua Gibran menyebut sebanyak 12 kali kata hilirisasi. Paling banyak di penutupan debat sebanyak 5 kali. Diketahui dari ketiga calon wakil presiden memang Gibran yang mengunggulkan dan ingin melanjutkan program hilirisasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Gibran pun mendominasi gambaran solusi dari masalah lingkungan adalah hilirisasi. Sedangkan, dua Cawapres lain, Cak Imin dan Mahfud MD cenderung tidak sependapat dengan Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

3. Subsidi Transportasi Umum 2024 Capai Rp 12,2 T, Ada Bus BTS di 11 Kota

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ini mengatakan anggaran subsidi transportasi umum atau public service obligation (PSO) untuk semua moda mencapai Rp12,2 triliun. Jumlah ini meningkat dari alokasi anggaran pada 2023 yaitu Rp 9,1 triliun.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, tambahan anggaran itu sebagai bentuk komitmen pemerintah menghadirkan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau, melalui subsidi angkutan perintis dan PSO angkutan kelas ekonomi. Pemerintah berharap tambahan subsidi tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan.

“Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau. Karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan oleh pemerintah,” kata Adita dalam keterangan resminya, yang dikutip pada Ahad, 28 Januari 2024.

Baca selengkapnya di sini.

4. Pajak BBM DKI Jakarta Naik Jadi 10 Persen, Harga Pertamax Cs Berpotensi Naik

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan kenaikan pajak BBM (bahan bakar minyak) atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di DKI Jakarta dapat mengerek harga BBM nonsubsidi. Menurut Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, kenaikan PBB-KB itu akan diteruskan ke harga eceran BBM.

"Ada potensi harga naik. Saat ini di berbagai daerah pun, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax juga tidak sama (karena PBB-KB daerah berbeda-beda)," kata Saleh kepada Tempo, Ahad, 28 Januari 2024.

Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan pajak BBM (PBB-KB) menjadi 10 persen. Kenaikan itu tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Sesuai ketentuan, pemerintah daerah dapat menaikkan PBB-KB maksimal 10 persen," kata Saleh.

Baca selengkapnya di sini.