TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Amin) bakal melanjutkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Dewan Pakar Timnas Amin, Wijayanto Samirin, menyebut hilirisasi dilanjutkan dengan mendorongnya menuju industrialisasi.

"Hilirisasi dilanjutkan tapi dengan perbaikan-perbaikan, terutama komponen ESG (environmental, social, governance)," kata Wijayanto dalam diskusi 'Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?' yang disiarkan langsung di kanal YouTube Katadata Indonesia, Kamis, 25 Januari 2024.

Menyoal nikel yang hilirisasinya sudah berjalan, Wijayanto mengatakan perbaikan menjadi penting karena nikel adalah front runner atau pelari terdepan di hilirisasi. Ia mengatakan, hilirisasi komoditas ini mesti diperbaikin platform dan formatnya. Dengan begitu, bisa menjadi pembelajaran dan contoh untuk hilirisasi sektor tambang lainnya.

"Kalau ini (hilirisasi nikel) nggak benar, bisa berabe kita," ucap dia.

Perbaikan ESG, kata dia, dilakukan dengan memastikan bahwa industri nikel, termasuk smelter, memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Menurutnya, pemerintah mesti lebih bijak dalam memperhitungkan dampak lingkungan akibat hilirisasi nikel.

Kemudian, dari aspek sosial, ia mengatakan perbaikan masalah ketenagakerjaan bakal menjadi prioritas. Apalagi selama ini banyak perdebatan, seperti serapan tenaga kerja, level tenaga kerja yang diserap, perkara upah, hingga masalah tenaga kerja asing (TKA).

Lebih lanjut soal governance, ia menyoroti capaian foreign direct investment atau investasi dari pihak asing. Menurutnya, pemerintah selalu senang dengan nilai investasi besar karena target bisa terpenuhi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dari ini, yaitu perkara mark up.

"Kalau investasinya besar tapi ternyata mark up, bagaimana? Apakah ada proses audit untuk itu," kata dia.

Selanjutnya: Pemberian insentif pajak bakal dievaluasi<!--more-->

Menurutnya, aspek ini menjadi penting lantaran mark up merugikan negara. Apalagi ada sejumlah insentif perpajakan yang digelontorkan untuk investor. Walhasil, ketika nominal investasinya besar, insentif pajak yang digelontorkan juga besar.

"Kalau capex (pengeluaran modal) di-mark up, depresiasi itu juga akan lebih besar. Sehingga taxable income (penghasilan kena pajak) turun, potensi penerimaan pajak pemerintah juga turun," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menyebut pemberian insentif pajak juga bakal dievaluasi. Ia mengatakan, insentif pajak yang masif tidak berlu diberikan untuk mendatangkan investor.

Seperti diketahui, terlepas dari rencananya melanjutkan hilirisasi, Amin merupakan kandidat Capres-Cawapres yang menyoroti dan mengkritisiasi hiliriasi nikel era Presiden Jokowi. Bahkan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan hilirisasi nikel dikerjakan ugal-ugalan.

Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga masalah dominasi tenaga kerja asing.

Cak Imin juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah bisa naik 13 persen. "Tinggi sekali, tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak menikmati," kata Cak Imin dalam Debat Cawapres 2024 pada Ahad malam, 21 Januari 2024.

Oleh sebab itu, ia menilai hilirisasi maupun tambang tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat, karena bisnis tambang ilegal juga masih berlanjut.

Belakangan, kritik itu dibantah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. hilirisasi dan industri tambang diwajibkan memenuhi kaidah norma dalam aturan pemerintah. Misalnya, kata dia, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) harus diselesaikan. Termasuk perizinan dan masalah lingkungan lainnya.

"Jadi, kalau sudah memenuhi standar, di mananya yang ugal-ugalan?" ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Rabu, 24 Januari 2024.

RIRI RAHAYU | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen