Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Debat Cawapres, Cak Imin Kritik 500 Ribu Hektare Tanah Milik Prabowo, Food Estate hingga Giant Sea Wall

image-gnews
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar berbicara dalam debat cawapres ke-2, Ahad, 21 Januari 2024. Cuplikan YouTube/KPU
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar berbicara dalam debat cawapres ke-2, Ahad, 21 Januari 2024. Cuplikan YouTube/KPU
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan visi dan misinya dalam membangun program pangan nasional, reforma agraria hingga meningkatkan target Energi Baru Terbarukan (EBT). Pernyatan itu disampaikan dalam Debat Cawapres kedua yang digelar pada Ahad, 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

“Hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa sepuluh terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem berjumlah hampir 3 juta, ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar,” ujar Cak Imin.

Dalam sesi debat tersebut, Cak Imin juga turut menyinggung Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, tentang pernyataannya soal kepemilikan lahannya tempo hari. “Sementara, ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” ujar Cak Imin. 

Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai PKB itu kemudian juga menyayangkan proyek food estate (swasembada pangan) yang hingga saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengadaan pangan nasional.

Menurutnya, food estate harus dihentikan karena terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan. 

Lebih lanjut, Cak Imin turut menyentil Proyek Giant Sea Wall (tanggul Jakarta) yang menurutnya tidak bisa menyelesaikan masalah. “Tidak hanya mengandalkan Proyek Giant Sea Wall  yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim harus dimulai dengan etika, sekali lagi, etika. Etika lingkungan,” katanya.

Cak Imin merinci jika pembangunan nasional dan kebijakan nasional harus berpijak kepada keadilan. Yaitu keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria dan keadilan sosial. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menegaskan bahwa desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat, harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional.

“Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya.” kata Cak Imin.

Debat Capres kali ini merupakan babak kedua dari serangkaian debat Cawapres dan merupakan debat keempat dari total lima debat yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang.

Fokus tema debat kali ini mencakup isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Para peserta debat malam ini adalah ketiga calon Wakil Presiden, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md. Debat malam ini dihadiri ketiga bakal Cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka serta Mahfud Md.

Sebelumnya, pada debat ketiga Pilpres 2024 yang berlangsung pada tanggal 7 Januari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenalkan beberapa peraturan baru. Salah satu peraturan tersebut adalah bahwa Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden hanya diperbolehkan menggunakan satu mikrofon bawaan yang dipasang di podium masing-masing. Selain itu, setiap calon diwajibkan untuk menjelaskan singkatan atau istilah asing selama pemaparan mereka dan sesi tanya jawab.

Pilihan Editor: Gibran Kembali Sebut Hilirisasi Digital di Debat Cawapres

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

10 menit lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?


Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

2 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

4 jam lalu

Presiden Jokowi memeriksa kartu BPJS Kesehatan milik pasien saat melakukan inspeksi mendadak (sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, Banten, Jumat, 6 Desember 2019. TEMPO/Subekti
Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.


DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

12 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.


Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

13 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.


16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?


DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

14 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.


Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

15 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertamu ke MBZ selaku Presiden UEA


Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

15 jam lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam sambutannya di acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah rencana revisi UU Kementerian Negara dilakukan untuk mengakomodasi presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah menteri. "Sebenarnya begini, kalau ada revisi UU Kementerian, bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.


Prabowo Terima Zayed Medal dari Presiden MBZ

17 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin, 13 Mei 2024. Foto Tim Media Prabowo
Prabowo Terima Zayed Medal dari Presiden MBZ

Prabowo mengapresiasi penghargaan yang diberikan UAE. Ia berterima kasih dan merasa terhormat dengan anugerah tersebut.