Terkini: Jokowi Bantah Sri Mulyani akan Mundur, Kubu Anies Baswedan Menolak Pajak Hiburan Naik

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Sabtu, 20 Januari 2024 11:44 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghindar dari kejaran wartawan kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 19 Januari 2024. Sri Mulyani tidak membenarkan atau membantah soal isu mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia juga tidak menjawab soal isu perselisihan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak dibaca adalah mengenai bantahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur. Kabar akan mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju sempat dilontarkan oleh ekonom Faisal Basri.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentang Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono menanggapi soal program susu gratis yang dijanjikan oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Program tersebut dianggap tidak tepat sasaran. Kenapa?

Kemudian berita dari Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong yang menyebut menaikkan pajak pada sektor hiburan merupakan langkah yang kurang rasional.

Lalu berita mengenai kebakaran berulang tungku smelter nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pemerintah didesak untuk bertanggung jawab.

Berita kelima terkait debat calon wakil presiden yang akan digelar besok, Minggu, 21 Januari 2024. Terkait debat tersebut, calon wakil presiden Mahfud Md memiliki program kerja khusus mengenai lingkungan hidup berkelanjutan sebagaimana tertulis di dalam dokumen visi misinya. Pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo itu memiliki beberapa program kerja. Yakni pertama mengurangi emisi gas rumah kaca, caranya dengan pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju net zero emission.

Advertising
Advertising

Berikut rangkuman lima berita terkini:

Selanjutnya: Jokowi Bantah Sri Mulyani akan Mundur…

<!--more-->

  1. Jokowi Bantah Isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

Presiden RI Joko Widodo membantah isu sebagian menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. "Menteri setiap hari kita ratas, setiap kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal, setiap hari dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri," kata Presiden Jokowi saat ditemui usai menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2024.

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur. Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam Pilpres.

Seakan menepis kabar tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari ia menggelar rapat internal bersama para menteri dari pagi hingga malam. Ia mengaku dalam setiap rapat dengan menteri yang berbeda itu tidak menemukan ada masalah.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Susu Gratis Prabowo Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Kenapa?

<!--more-->

  1. Ekonom Sebut Program Susu Gratis Prabowo Salah Sasaran, Ini Alasannya

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono menanggapi soal program susu gratis yang dijanjikan oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu janji populis yang paling populer dalam perhelatan pilpres 2024.

Program tersebut adalah janji Prabowo agar Indonesia bebas stunting. Selain susu gratis, Prabowo juga membuat program pemberian makan siang di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan balita serta ibu hamil.

Namun, Yusuf menilai program tersebut salah sasaran. "Untuk menurunkan prevalensi stunting, yang menjadi fokus sasaran program seharusnya adalah anak usia nol sampai lima tahun yang memiliki kekurangan gizi kronis dan terbukti," ujar Yusuf kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.

Ia menjelaskan, di usia 0-2 tahun atau seribu hari pertama kehidupan merupakan golden age. Pada masa itu, anak lebih diutamakan mengkonsumsi air susu ibu atau ASI dan makanan pendamping ASI setelah 6 bulan.

Sementara pemberian susu kemasan bubuk atau cair yang diolah dengan teknologi ultra-high temperature (UHT) hanya diperuntukan bagi anak usia di atas 2 tahun. Itupun, ujar Yusuf, dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor fisik dan kemampuan anak dalam mencerna susu.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kubu Anies Baswedan Tidak Setuju Pajak Hiburan Naik…

<!--more-->

  1. Kubu Anies-Muhaimin Tidak Setuju Pajak Hiburan Naik

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong menyebut menaikkan pajak pada sektor hiburan merupakan langkah yang kurang rasional.

Mantan Menteri Investasi tersebut menjelaskan sektor hiburan merupakan bagian dari ekonomi kreatif karena ada jutaan pelaku dan saat ini merupakan sektor yang berkembang.

"Jadi bagi saya kok kurang rasional, kita menghantam sektor yang justru banyak menyediakan lapangan kerja, banyak memperlihatkan sukses saat ini. Dan kalau digempur dengan pajak bagi saya kok kurang rasional ya?" kata Thomas dalam dalam diskusi yang digelar Forum Komunitas Pengusaha Nasional di Jakarta, Jumat.

Thomas justru mengatakan kebijakan atau paradigma pajak yang rasional itu adalah hal-hal yang ingin dikurangi, seperti misalnya polusi dan makanan dan minuman manis.

"Polusi itu seyogyanya tanda kutip pajakin, kita mungkin mengenalnya sebagai denda. Atau misalnya konsumsi gula pada makanan dan minuman manis, yang memicu penyakit diabetes, memicu obesitas itu kan sebuah aspek konsumtif yang membawa dampak negatif bagi publik. Nah itu yang harus kita pajakin," kata dia.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Smelter Nikel Morowali kembali Terbakar, Pemerintah Dituntut…

<!--more-->

  1. Smelter Nikel Morowali kembali Terbakar, Peneliti Desak Pemerintah Tanggung Jawab

Peneliti Indonesia Institute for Sustainable Mining (IISM) Jannus TH Siahaan merespons soal kebakaran berulang tungku smelter nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kebakaran kali ini terjadi di tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) pada Jumat malam, 19 Januari 2024.

"Negara harus ikut bertanggung jawab terhadap segala kejadian yang terjadi di industri pengolahan mineral kita termasuk kejadian smelter yang meledak tersebut," ujar Jannus melalui keterangannya pada Sabtu, 20 Januari 2024.

Dalam menghadapi kejadian ini, menurut Jannus, tak bisa terus menerus menyalahkan investor. Sebab, pemerintah yang mengizinkan mereka untuk beroperasi di Indonesia. Ia pun menekankan bahwa pemerintah juga yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan tersebut.

Karena itu, ia menilai pemerintah harus melakukan investigasi yang lebih mendalam dan menyeluruh atas kecelakaan yang terus berulang di smelter hasil investasi Cina itu. Investigasi ini, kata dia, perlu merinci apa saja apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya karena kejadian ini terjadi beberapa kali dalam waktu yang sangat berdekatan.

Dia juga mendorong pemerintah membentuk tim terpadu lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah setempat. Tujuannya agar proses investigasi atau penyelidikan ini berlangsung menyeluruh dan komprehensif.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Debat Cawapres Isu Lingkungan, Mahfud Md Punya Program Harmoni Hutan…

<!--more-->

  1. Debat Cawapres Isu Lingkungan, Mahfud Md Punya Program Harmoni Hutan

Debat keempat pemilihan presiden (Pilpres 2024) akan digelar besok, Ahad, 21 Januari 2024 pukul 19.00 WIB. Debat tersebut akan diikuti oleh para Calon Wakil Presiden (Cawapres) yakni nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Mahfud Md.

Adapun tema yang diusung dalam debat yakni pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Dari semua isu tersebut, Mahfud Md memiliki program kerja khusus mengenai lingkungan hidup berkelanjutan sebagaimana tertulis di dalam dokumen visi misinya.

Pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo itu memiliki beberapa program kerja. Yakni pertama mengurangi emisi gas rumah kaca, caranya dengan pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju net zero emission.

Kedua, harmoni hutan untuk keseimbangan. Dalam dokumen tertulis bahwa Ganjar-Mahfud akan melakukan moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi. “Meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan lokal, obat-obatan herbal, air, oksigen, fungsi klimatologis, dan layanan alam bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan,” tulis dokumen itu dikutip Sabtu, 20 Januari 2024.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Menjelang Debat Cawapres, Ini Janji Anies-Gus Imin Mewujudkan Desa Sejahtera




Berita terkait

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

56 menit lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

2 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

3 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

3 jam lalu

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

3 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

6 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

6 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

6 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

7 jam lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

8 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya