Lumbung Ikan Nasional di Maluku Batal Diwujudkan SBY dan Jokowi, Anies: Akan Kami Bangun

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 16 Januari 2024 09:45 WIB

Capres nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan pandangannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan berjanji akan merealisasikan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024. "Sudah saatnya proyek yang sebelumnya dibatalkan itu menjadi milik orang Maluku," ujar Anies dalam kampanye politik di Kota Ambon, Senin, 15 Januari 2024.

Menurutnya proyek strategis Lumbung Ikan Nasional secara langsung akan berdampak kepada nelayan kecil hingga pengusaha-pengusaha besar di daerah itu.

Pasalnya melalui Lumbung Ikan Nasional tersebut segala bentuk pengelolaan dan pengolahan hasil perikanan di Maluku akan melalui proses yang matang mulai dari hulu ke hilir.

"Oleh sebab itu dibutuhkan perubahan. Dan jika orang Maluku menginginkan perubahan maka Anies-Muhaimin adalah solusinya," kata dia.

Namun, dia mengatakan untuk menjalankan kebijakan itu nantinya, pemerintah bakal berhadapan dengan segala macam mafia.

Advertising
Advertising

“Nah, mafia-mafia itu yang tidak mau perubahan, karena itu mereka tidak pernah mau mendukung nomor satu,” kata dia.

Pasalnya sebelumnya proyek strategis Lumbung Ikan Nasional yang sebelumnya digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maluku dinyatakan batal.

Pembatalan proyek strategi nasional itu dibatalkan lantaran ditemukan ranjau dan gunung berapi aktif di dasar laut oleh para peneliti.

Padahal banyak dari masyarakat Maluku yang menantikan realisasi proyek Lumbung Ikan Nasional untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Program nasional LIN di Maluku membutuhkan berbagai persiapan seperti dokumen master plan dan regulasi terkait terkait yang disiapkan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Maluku, termasuk pembangunan infrastruktur terpadu industri perikanan pada Ambon New Port.

Sayangnya Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang LIN yang telah diharmonisasi di seluruh kementerian terkait, berhenti di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LIN adalah proyek nasional, sehingga terkait pengelolaan sumber daya laut di lautan lepas di atas 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan di bawah 12 mil menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yang peruntukannya bagi nelayan-nelayan tradisional perikanan tangkap.

Terkait isu batal dan dialihkannya LIN ke provinsi lain, Pemerintah Pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) secara tegas tidak pernah berencana memindahkan M-LIN ke daerah lain.

KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Ganjar Berharap Kasus Wadas dan Semen Rembang Dibahas di Debat Calon Presiden

Berita terkait

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

20 menit lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

37 menit lalu

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

1 jam lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

1 jam lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

2 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

15 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

16 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

18 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

18 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

19 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya