Cerita JK jadi Perantara Pembelian Pabrik Kertas Milik Bob Hasan ke Prabowo

Kamis, 11 Januari 2024 14:32 WIB

Mantan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla menggelar konferensi pers ihwal penampilan debat capres ketiga di kediamannya, Jalan. Brawijaya Raya No 6 Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2024. TEMPO/Tika Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Kepemilikan lahan ratusan ribu hektare miliki calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, masih menjadi isu panas usai debat capres ketiga pada Ahad malam pekan lalu, 7 Januari 2024. Hal tersebut bermula ketika Anies Baswedan menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam debat capres 2019 lalu.

Anies kala itu menyebutkan adalah suatu ironi karena lebih dari separuh prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Sedangkan di sisi lain, Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan mempunyai lahan seluas 340 hektare.

“Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Menurut Pak Jokowi, ada menteri punya lebih dari 320 hektare tanah di republik ini,” kata Anies.

Tak lama kemudian, Anies meralat angka yang dia sebutkan menjadi 340 ribu hektare. “Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi,” ucap Anies.

Ihwal pernyataan itu, Anies pun dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anies dituduh menyebar fitnah dengan menyebut lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340 ribu hektare.

Advertising
Advertising

Menanggapi isu panas yang beredar tersebut, wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK pun buka suara. Melansir dari Antara, JK menyebutkan bahwa pihaknya memilih untuk menjelaskan hal itu setelah mendapat beberapa pertanyaan.

Oleh sebab itu, Kalla memilih untuk memberikan keterangan resmi di kediamannya, di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan.

Lantas, seperti apa penjelasan JK soal lahan Prabowo yang ratusan ribu hektare? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Berawal dari Pembelian Pabrik Kertas

Mengenai lahan milik Prabowo, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa pihaknya yang memfasilitasi Prabowo untuk mendapatkan pabrik kertas PT Kiani Lestari yang berada di Kalimantan. Dia pun menjelaskan asal-usul pabrik kertas tersebut menjadi milik Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut JK, tanah yang dikuasai oleh Prabowo adalah hasil dari pembelian pabrik kertas PT Kiani Lestari pada tahun 2004 kepada Bank Mandiri sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat.

“Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri,” ucap JK di kediamannya, Rabu, 10 Januari 2024, dikutip dari Antaranews.

Pada awalnya, pabrik kertas tersebut akan dijual kepada pengusaha dari Singapura. Namun, saat itu JK meminta agar pabrik tersebut lebih baik dijual kepada pengusaha nasional.

“Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang, 'Benar ada Kiani kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US$ 150 juta dan sudah ada peminat dari Singapura. Jangan jual ke Singapura, lebih baik ke pengusaha nasional. Boleh, Pak, asal cash.' Jadi di depan saya ada Pak Prabowo, tetapi cash US$ 150 juta,” kata JK menjelaskan.

JK mengatakan, setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik kertas tersebut. Karena merupakan pabrik kertas, area lahan pabrik itu seluas kurang lebih 200 ribu hektare untuk hutan industri.

Ia juga memastikan pihaknya tidak pernah memberikan lahan kepada Prabowo Subianto. Hal yang dia lakukan sebenarnya hanya memfasilitasi pembelian antara Prabowo dan Bank Mandiri.

“Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten,” ujar JK.

RADEN PUTRI | HAN REVANDA | DEWI NURITA

Pilihan Editor: Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

Berita terkait

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

1 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

1 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

2 jam lalu

Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

Prabowo mengunjungi korban banjir Sumbar seusai lawatannya dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Ia menyatakan turut berduka cita atas musibah itu.

Baca Selengkapnya

Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

3 jam lalu

Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

Prabowo mengatakan, pengalamannya di militer tak akan memengaruhi kebijakan di pemerintahan yang bakal dia pimpin.

Baca Selengkapnya

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

3 jam lalu

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

Awiek mengatakan seluruh perubahan yang terdapat dalam draft RUU Kementerian Negara telah diputuskan melalui musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

4 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

5 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

5 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

6 jam lalu

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pertamina

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

6 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya