TEMPO.CO, Jakarta - Kepemilikan tanah milik calon presiden atau capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi isu panas dalam debat capres ketiga yang digelar Minggu malam, 7 Januari 2024. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut Prabowo memiliki tanah seluas 340 ribu hektare.

Pernyataan itu dilontarkan Anies ketika memaparkan visi misinya. Dalam kesempatan itu, Anies mengaku ironis karena kepemilikan ratusan ribu tanah Prabowo terjadi di saat lebih dari separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas.

"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Menurut Pak Jokowi, ada menteri punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini," ucap Anies.

Anies kemudian mengklarifikasi ucapan itu saat menjawab pertanyaan moderator tentang pertahanan siber. Dia mengatakan angka yang dia sebut terlalu kecil. "Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi," ucapnya.

Prabowo pun langsung merespon dan mengatakan bahwa data yang disampaikan Anies salah. "Itu pun salah. Itu pun salah," ucap Prabowo memotong pernyataan Anies.

Imbas dari pernyataannya itu, kini Anies dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anies dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebut lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340 ribu hektare.

Selanjutnya: Meski begitu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar....

<!--more-->

Meski begitu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Usamah Abdul Aziz, merespon santai pelaporan tersebut. Pasalnya, data kepemilikan lahan yang disampaikan Anies bersumber dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Silakan saja (dilaporkan). Data soal lahan bersumber dari Pak Jokowi," ucap Usamah saat dihubungi, Selasa, 9 Januari 2024.

Jokowi Pernah Ungkit Masalah Tanah Prabowo di Debat Capres 2019

Jokowi ternyata pernah menyinggung soal kepemilikan tanah Prabowo saat debat calon presiden atau capres di era Pilpres 2019 silam. Saat itu, Jokowi menuding Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur, dengan rincian 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

"Sebanyak 12,7 juta hektare itu harus terdistribusi kepada masyarakat, bukan kepada orang-orang gede," kata Jokowi dalam debat capres di Hotel Sultan, jakarta, Ahad, 17 Februari 2019.

"Kami tidak membagikan kepada yang gede-gede, Pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh tengah sebesar 120 ribu hektare," kata Jokowi.

"Kami mau menyampaikan pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," kata Jokowi melanjutkan.

Kepemilikan itu tidak dibantah Prabowo. Namun, kata Prabowo, lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Selanjutnya: Tanah Prabowo di Kalimantan Pemberian Jusuf Kalla....

<!--more-->

Tanah Prabowo di Kalimantan Pemberian Jusuf Kalla

Pada 2019, Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, juga ikut angkat bicara soal isu tanah Prabowo. JK mengakui bahwa dia menjadi sosok yang ikut terlibat dalam pemberian izin pembelian hak guna usaha (HGU) lahan seluas 220 ribu hektare itu di Kalimantan Timur oleh Prabowo.

Pembelian itu terjadi pada 2004 silam, saat JK baru dua minggu menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun demikian, JK menyatakan bahwa pembelian tersebut sesuai dengan undang-undang.

"Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah. Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.

JK mengatakan tanah tersebut merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian dialihkelolakan oleh Bank Mandiri. JK mengatakan Prabowo harus mengeluarkan biaya sebesar US$ 150 juta.

"Ya dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tapi pokoknya bayar cash. Saya tidak izinkan itu kalau tidak cash," kata JK.

ANDIKA DWI | RIZKI DEWI AYU | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Menkominfo Budi Arie Minta Platform X Segera Bersihkan Iklan Judi Online