Cak Imin Janji Tuntaskan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Petani

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 5 Januari 2024 18:20 WIB

Pasangan calon capres nomor urut satu Anies-Cak Imin menghadiri deklarasi dukungan pencapresan dari Pondok Pesantren Albaqoroh Lirboyo, Jambu, Jawa Tengah, Ahad, 24 Desember 2023. Tika Ayu/Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan menuntaskan reforma agraria demi kemakmuran petani dan masyarakat ketika terpilih pada Pilpres 2024.

"Kami akan menerapkan reforma agraria sejati, yakni tanah harus untuk kemakmuran petani, bukan kemakmuran segelintir kelompok saja," kata Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Cak Imin juga akan mendorong tanah-tanah yang dikuasai negara, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), BUMD, pemerintah daerah, dan instansi lainnya agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal ini petani.

Selain reforma agraria, pihaknya juga akan menuntaskan distribusi agraria, distribusi pembagian tanah untuk rakyat. "Hal itu agar rakyat bisa memiliki kemampuan berproduksi dengan baik. Jadi, jauh sebelum kebutuhan-kebutuhan lain, yang paling pokok adalah tanah," kata Cak Imin saat bertemu dengan Serikat Petani Pasundan di Garut, Jawa Barat.

Perjuangan hak rakyat atas tanah, kata Cak Imin, belum selesai. Padahal, tanah untuk rakyat itu syarat kalau mau petani berproduksi dan makmur.

Advertising
Advertising

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan bahwa pasangan AMIN bertekad untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di banyak daerah.

Di sisi lain, kata dia, pentingnya tanah bagi petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektare yang jumlahnya meningkat pada tahun 2023.

"Petani gurem harus memiliki tanah. Skema produksi juga harus diubah dengan skema kooperatif farming. Petani gurem akan berada dalam satu wadah KUD atau gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk mempermudah distribusi, produksi, maupun pemasaran," katanya.

Ditegaskan pula bahwa sudah saatnya tanah-tanah yang mayoritas dimiliki segelintir orang harus dibagikan kepada rakyat, khususnya petani.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Dugaan Penyebab Kecelakaan Kereta di Cicalengka, Miskomunikasi hingga Sinyal

Berita terkait

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

5 jam lalu

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

8 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

9 jam lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

14 jam lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

15 jam lalu

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Kata Cak Imin, melarang penyiaran program investigasi dalam draf revisi UU Penyiaran sama saja dengan membatasi kapasitas paling berharga insan pers.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

1 hari lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

1 hari lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

1 hari lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya