TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo memberikan klarifikasi soal poster yang memberikan informasi tentang menterinya. Hal tersebut diungkap Prastowo melalui akun X pribadinya @prastow, disertai juga poster yang berisi beberapa informasi palsu dari mulai mengenai anggaran alat utama sistem pertahanan (Alutsista) hingga anggaran habis untuk kampanye Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka.

“Beredar poster ini. Kami pastikan hoax. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pernah mengatakan ini,” cuit Prastowo dikutip pada Jumat, 5 Januari 2024.

Prastowo meminta agar para pendung calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) bersaing secara sehat. Dia juga mengajak agar berhenti membuat konten dan narasi yang menyesatkan.

“Ini rawan mengadu domba dan menyulut kegaduhan, alih-alih memikat hati rakyat,” kata dia. “Biarkan kami bekerja profesional sesuai mandat. Saya klarifikasi satu persatu ya.”

Informasi pertama di dalam poster menyebutkan bahwa Sri Mulyani kecewa karena anggaran belanja Alutsista Rp 63,8 triliun disetujui Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Prastowo, informasi yang benar adalah Menteri Sri Mulyani mengatakan peningkatan anggaran alutsista wajar dan penting untuk penguatan di tengah potensi ancaman dan dinamika politik luar negeri.

“Tidak menyebutkan adanya kekecewaan,” ucap Prastowo.

Kemudian informasi kedua, disebutkan belanja Alutsista dilakukan oleh PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) yang dipegang oleh kroni-kroni Prabowo Subianto. Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan menjadi calon presiden nomor urut 2.

Kabar Pemda Sumatera Utara tidak bisa membayar gaji pegawai

<!--more-->

Klarifikasi Prastowo mengenai itu adalah informasi itu sebenarnya diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto, bukan oleh Sri Mulyani. Chairman dan CEO dari PT TMI memang sahabat karib Prabowo dan ada surat penunjukkan PT TMI oleh Menhan dalam program pengadaan Alutsista.

Ketiga informasi mengenai anggaran Alutsista, mengakibatkan dana untuk gaji pegawai Pemda menjadi nihil. “Tidak ditemukan berita yang menyebut pernyataan seperti ini. Faktanya gaji pegawai Pemda dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah,” tutur Prastowo.

Selanjutnya keempat Pemda Sulawesi Selatan dan Pemda Sumatera Utara tidak bisa membayar gaji pegawai. Prastowo juga mengatakan bahwa hal itu bukanlah pernyataan Menteri Sri Mulyani.

Hanya saja, kata dia, diberitakan bahwa Pemda Sulawesi Selatan kesulitan membayar utang jangka pendek. “Sedangkan di Sumatera Utara, gaji 300 Kades di Kabupaten Simalungun belum dibayar selama Agustus hingga November 2023,” kata Prastowo.

Kabar kelima, Sri Mulyani kecewa dan mengajukan pengunduran diri. Klarifikasi Prastowo adalah Menteri Sri Mulyani tidak pernah mengeluarkan pernyataan menggundurkan diri dari jabatannya, meskipun ada rumor beredar.

“Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab,” ujar Pastowo.

Kabar belanja Alusista digeser dana bantuan sosial

<!--more-->

Lalu, keenam informasi mengenai saran Menteri Sri Mulyani untuk menggeser dana belanja Alusista menjadi dana bantuan sosial atau Bansos dan IKN tidak dihiraukan Jokowi. Menurut Prastowo, tidak ditemukan berita dan pernyataan demikian.

“Sampai saat ini Bansos tetap lancar diberikan sesuai yang dianggarkan, bahkan dilakukan penebalan karena bencana El Nino,” kata dia.

Informasi ketujuh, permainan membangkrutkan 7 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN alasan kekurangan dana. Prastowo menjelaskan, pernyataan itu berasal dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang mengungkap pembubaran ketujuh BUMN tersebut adalah bagian dari transformasi Kementerian dalam 4 tahun terakhir.

“Adapun ketujuhnya dibubarkan karena dinilai tidak lagi mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara,” ucap Prastowo.

Kedelapan, pabrik kertas Leces yang sahamnya dikuasai adik Prabowo dijual murah demi dana kampanye. Karifikasinya adalah proses pembubara Leces sudah dilakukan sejak Juni 2022, jauh sebelum adanya kontestasi Pilpres. Penilaian ini tidak perlu dikaitkan dengan Menteri Sri Mulyani.

Selanjutnya kesembilan 7 BUMN menyusul akan dipailitkan karena Presiden Jokowi ingin membayar sebagian utang negara agar nama baiknya kembali. Prastowo menjelaskan, tidak ada pernyataan Menkeu Sri Mulyani dan tidak ditemukan berita yang mengaitkan antara pemailitan BUMN dengan nama baik Presiden Jokowi.

“Utang negara dikelola dengan baik bahkan rasio utang menurun karena tata kelola APBN yang semakin baik,” tutur Prastowo.

Informasi kesepuluh, 3 perusahaan BUMN yang akan dijual murah. Prastowo menuturkan, Menteri Sri Mulyani tidak pernah memberikan pernyataan itu. “Aset-aset BUMN dijual untuk melikuidasi sebelum dilakukannya pembubaran,” ujar dia.

Kesebelas, saat ini yang sebenarnya kolaps adalah PT Waskita Karya (Persero), di mana 2 tahun karyawannya tidak digaji. Menurut Prastowo, itu juga bukan pernyataan Sri Mulyani. Anak usaha Waskita Karya, Waskita Beton Precast (WSBP), melakukan PHK terhadap 600 karyawan.

“Tidak ditemukan berita Waskita Karya tidak membayar gaji karyawannya selama 2 tahun,” ucap Prastowo.

Kemudian informasi keduabelas, semua biaya negara dihabiskan untuk membiayai kampanye Prabowo-Gibran. Klarifikasi Prastowo mengatakan tidak ditemukan berita tersebut dan sama sekali tidak ada pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai itu.

“Demikian kami sampaikan klarifikasi. Semoga jelas dan publik dapat jernih memahami. Terima kasih, salam hangat,” cuit Prastowo.

Pilihan editor: Soal Anggaran Proyek IKN, Anggota DPR Pertanyakan Angka Menkeu dan Menteri PUPR yang Berbeda