TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara sepanjang 2023 mencapai Rp 3.121,9 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan realisasi tersebut mencapai 102 persen dari target awal pada Anggaran Pendapatan dan Keuangan Negara (APBN) 2023 dan 100,2 persen dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. Menurutnya, kinerja ini harus terus dijaga.

“Kita lihat target belanja kita di APBN 2023 adalah Rp 3.061,2 triliun. Itu menembus 3 ribu sejak tahun 2022, yakni mencapai Rp 3.096,3 triliun. Itu pertama kali belanja negara nembus 3 ribu,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2023.

Pada APBN 2023, belanja pemerintah dianggarkan Rp 3.061,2 triliun. Kemudian dinaikkan melalui Perpres No. 75/2023 menjadi Rp 3.117,2 triliun. “Jadi lebih tinggi dari APBN dan Perpres, dan ini tumbuh 0,8 persen dari belanja tahun lalu,” kata dia.

Menurut dia, belanja negara masih terakselerasi naik, di mana pemerintah pusat terutama belanja Kementerian/Lembaga (K/L). “Belanja K/L yang di APBN awal didesain Rp 1.000,8 triliun. Realisasi sementaranya Rp 1.153,5 triliun atau 115,2 persen dari anggaran awal,” ucap Sri Mulyani. “Ini adalah suatu ekspansi belanja yang sungguh luar biasa.”

Di sisi lain, belanja non K/L justru turun. Hal ini dikarenakan faktor harga komoditas, terutama minyak, yang menyebabkan belanja kompensasi menjadi lebih rendah dari yang dianggarkan. “Tadi kami menyebutkan asumsi harga minyak di APBN awal itu US$ 90, ternyata realisasinya cuma US$ 78. Makanya jumlah subsidinya lebih rendah,” katanya.

Pada target APBN 2023, Kemenkeu menargetkan belanja non K/L mencapai Rp 1.245,6 triliun dan di Perpres No. 75/2023 dinaikkan menjadi Rp 1.301,6 triliun. Sementara realisasinya berada di Rp 1.087,2 triliun, yaitu 87,3 persen dari APBN 2023 atau 83,5 persen dari Perpres No. 75/2023.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, belanja untuk non K/L mengalami kontraksi 9 persen,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, untuk transfer ke daerah, realisasi sementaranya mencapai Rp 881,3 triliun. Angka ini lebih tinggi sari target Rp 814,7 triliun yaitu mencapai 108,2 persen dari APBN 2023 atau Perpes No. 75/2023. “Ini juga tertinggi dalam sejarah transfer kita. Jadi transfer pun kita jauh lebih tinggi, terutama untuk dana bagi hasil,” kata Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Erick Thohir Bersyukur Dividen BUMN Lampaui Target, Investasi di Tahun Politik