Anies Baswedan Tawarkan Contract Farming ke Petani Brebes

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Minggu, 24 Desember 2023 16:23 WIB

Calon Presiden Anies Baswedan memaparkan program Tol Berkeadilan di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Desember 2023. Foto: Timnas AMIN

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menawarkan program "Contract Farming" kepada para petani bawang di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, agar permasalahan pertanian bisa teratasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan program yang juga disebut Jaminan Pembelian Panen tersebut diyakini dapat mengatasi permasalahan harga bawang yang tidak stabil. Dia mengatakan program itu sudah diberlakukan di Jakarta.

"Konsep ini sudah kami kerjakan ketika bertugas di Jakarta, di mana badan usaha milik DKI membeli hasil-hasil pertanian selama lima tahun," kata Anies dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Adapun program Contract Farming yang digagas oleh Anies tersebut yakni pemerintah menjalin kontrak dengan para petani di daerah tertentu untuk menjamin penyerapan produksi pertanian. Selain itu, dia juga yakin program tersebut bisa memutus rantai mafia di sektor pertanian.

Selain permasalahan panen, dia juga menyoroti permasalahan pupuk yang kini dialami oleh para petani. Jika terpilih menjadi presiden, dia berjanji bakal menambah stok ketersediaan pupuk agar kondisinya selalu aman.

Advertising
Advertising

Selain itu, juga akan menghapuskan sistem kuota pembelian pupuk. Dengan begitu, menurutnya para petani bisa membeli pupuk kapan saja sesuai kebutuhan pertanian.

Di daerah Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dia pun mendengarkan sejumlah keluhan dari petani bawang, salah satunya harga yang tak stabil dan pupuk yang susah didapat. Para petani pun meminta agar calon presiden tersebut bisa menjamin harga bawang stabil, tidak naik turun.

"Saya mewakili petani bawang di Larangan, Brebes, ingin meminta harga pupuk tidak terlalu mahal. Kartu tani juga sebaiknya dicabut," kata perwakilan petani, Windi Asturi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Kecelakaan Kerja di Smelter Terjadi Berulang, Walhi Sulteng Desak Pemerintah Hentikan Produksi PT IMIP



Berita terkait

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

11 jam lalu

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

14 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

15 jam lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

20 jam lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

1 hari lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

1 hari lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

1 hari lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya