Anies Sebut Syarat RI Masuk Daftar Negara Maju Bukan dengan Beralih jadi Negara Industri, tapi..

Selasa, 19 Desember 2023 09:24 WIB

Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti debat perdana Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2024. Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Bogor - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menggarisbawahi syarat Indonesia untuk bisa menjadi negara maju bukan dengan beralih menjadi negara industri. Lebih dari itu, menurut dia, syarat yang lebih utama adalah Indonesia menjadi negara yang mau belajar.

"Jika kita bisa menyebutkan kita sebagai negara pembelajar, bangsa pembelajar, maka kita sampai ke era maju," ucap Anies dalam kegiatan Food & Agriculture Summit III di IPB, Bogor, Jawa Barat, Senin, 18 Desember 2023.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa hanya pihaknya yang punya visi soal sektor agromaritim. Terutama jika dibandingkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya di Pilpres 2024.

"Yang menyebutkan diksi agromaritim, hanya visi misi capres nomor satu. Bukan karena capresnya, tapi karena timnya," kata Anies.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan keyakinannya Indonesia mampu menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Hal ini salah satunya karena Indonesia memiliki bonus demografis yang jarang sekali terjadi.

Advertising
Advertising

Jokowi lantas mengaitkan peluang tersebut dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 nanti. "Begitu keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilang kesempatan menjadi negara maju," kata Jokowi di depan para relawan dalam acara puncak Musyawarah Rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Mei 2023.

Adapun di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, hilirisasi memang menjadi perhatian yang penting. Pada 2020 lalu, secara bertahap pemerintah telah menghentikan ekspor bahan tambang mentah dari mulai nikel, bauksit, timah, hingga alumina.

Soal kebijakan hilirisasi Jokowi ini, ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri punya catatan kritik tersendiri. Faisal malah menilai hilirisasi yang menjadi unggulan Jokowi itu justru membuat industrialisasi di Tanah Air meredup. Padahal, industrialisasi merupakan salah satu prasyarat penting agar suatu negara terhindar dari middle income trap.

Dalam situs pribadinya, faisalbasri.com, Faisal Basri juga mengatakan industrialisasi lah yang mampu menggapai status negara maju, bukan sekedar negara berpendapatan tinggi. "Industrialisasi bermakna lebih luas, tidak sebatas mengolah sumber daya alam," ujar Faisal Basri, Sabtu, 19 Agustus 2023.

Faisal Basri menggarisbawahi industrialisasi bertujuan memperkuat struktur industri agar kokoh dan berkelanjutan. Sedangkan hilirisasi hanya bertujuan untuk mengolah sumber daya alam agar bernilai tambah kian tinggi, tidak semata-mata keruk jual, tebang-jual atau petik-jual.

Karena itu, Faisal Basri menilai seharusnya pemerintah mendorong industrialisasi, sehingga dapat membuat Indonesia berdaya saing dan mampu mengembangkan budaya industri, tidak sekedar membangun pabrik. Industrialisasi pun dapat memperbanyak porsi pekerja formal, membangun kelas menengah yang mumpuni, mempercepat transformasi perekonomian, serta mengurangi ketimpangan berbagai dimensi.

ANTARA | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Ini Strategi Ganjar Pranowo Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

14 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

23 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

12 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

14 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya