Anies-Muhaimin akan Evaluasi Semua PSN Jokowi, Ini Alasannya

Selasa, 19 Desember 2023 07:00 WIB

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan pidato politik saat acara Diskusi Santai Disabilitas se-Jabodetabek di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 15 Desember 2023. Salah satu program Anies di Jakarta, adalah Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang memungkinkan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan tunai, subsidi pangan, dan mengakses transportasi umum secara gratis. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (Timnas) pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Fadhil Hasan, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berlangsung pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Artinya, nasib proyek-proyek ke depan belum tentu akan dilanjutkan atau diberhentikan.

Sementara perwakilan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kompak akan melanjutkan PSN era Jokowi.

Berkaitan dengan proses tersebut, Fadhil mengatakan setiap pemerintahan baru pasti akan melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi, kebijakan, peraturan hukum, serta perundang-undangan yang dilakukan pemerintah sebelumnya.

“Saya kira ini prinsip yang nothing personal di sini, tapi memang harus dilakukan. Apalagi terkait dengan proyek-proyek yang bersifat strategis nasional,” ujar Fadhil dalam acara diskusi dan debat tim calon presiden dan wakil presiden 2024 di STH Indonesia Jentera, Jakarta Selatan, Senin, 18 Desember 2023.

Menurutnya, langkah ini bukan sesuatu yang luar biasa dan merupakan proses yang wajar dilakukan pemerintah baru terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah lama. “Saya kira itu prinsip yang harus dipahami bersama,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Fadhil pun mencontohkan projek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak dilanjutkan pada era pemerintahan Jokowi. Namun, dia menilai hal tersebut wajar-wajar saja untuk dilakukan.

“Waktu pemerintahan Pak SBY ada yang namanya MP3EI. Itu sangat detail, tapi tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Mungkin ada sebagian dilanjutkan tapi namanya enggak dipake lagi. Jadi saya kira ketika kita menyampaikan semua projek pemerintah sebelumnya harus dilanjutkan itu pemerintah sekarang harus memberikan contoh,” ucap dia.

Terkait evaluasi PSN, Fadhil menyebut akan menyangkut berbagai aspek. Pertama, pihaknya ingin melihat bagaimana penyusunan regulasi dan kebijakan dari proyek-proyek tersebut.

Fadhil juga menyebut bahwa pihaknya akan melihat benefit dari PSN. Begitu pula dengan paradigma pendekatan strategi dalam implementasi proyek-proyek tersebut.

“Kemudian evaluasi tersebut juga akan dilakukan dengan melibatkan semua stakeholders dari kalangan akademisi, masyarakat, serta NGO,” kata dewan pakar Timnas AMIN itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Anies-Muhaimin Janji Evaluasi Proyek Strategis Nasional Jokowi




Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

2 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

2 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

2 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

3 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

6 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

6 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

7 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

11 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

19 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

21 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya