TEMPO.CO, Batam - Usai melakukan blusukan ke Pasar Tos 3000 Jodoh, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat bertemu dengan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri), Ahad, 17 Desember 2023. Pertemuan ini berlangsung di kedai Kopi Daerah Nagoya Kota Batam, tampak Apindo dan Mendag berbincang panjang dalam satu meja di dampingi Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

Usai pertemuan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri), Cahya mengatakan bahwa Zulkifli Hasan melakukan pengecekan harga cabe di pasar. "Buat kami pengusaha penting itu, angka inflasi, karena menentukan UMK para pekerja," kata Cahya.

Pengusaha kata Cahya, meminta harga inflasi di Batam agar selalu stabil agar UMK tidak naik setiap tahunnya. "Kami berharap seperti itu," kata Cahya.

Selain itu kata Cahya, pihaknya menyampaikan ke Mendag Zulhas bahwa pengusaha masih terkendala dengan beberapa aturan menteri yang menghalangi Free Trade Zone (FTZ). “Banyak regulasi dari pemerintah sekarang masih belum bebas sekali untuk di Batam. Kita mau next jika ada regulasi bertolak belakang dengan FTZ, itu yang harus kita ubah,” kata dia.

Menurutnya, meski Batam berstatus FTZ, tapi kebebasan dalam bertransaksi masih belum terasa mudah. “Kalau kita ngomong, FTZ kita dikebiri. Banyak regulasi antar kementerian yang masih membatasi gerak gerik kita di sini,” kata dia.

Menurutnya, FTZ pada masa kepemimpinan BJ Habibie justru lebih mudah dalam melakukan transaksi. Sebab regulasi yang tidak begitu rumit. “FTZ-nya [zaman] Pak Habibie, kita bisa bebas banget. Salah satu, barang-barang yang masuk dulu sudah cukup hanya dengan rekomendasi Gubernur dan Kepala BP Batam,” kata dia.

Namun, sekarang harus lebih dahulu diperiksa terlebih oleh BPOM pusat. “Mana BPOM-nya bukan dari Batam, tapi Jakarta, itu harus diubah,” kata dia. Menurutnya, respon Zulhas terkait hal tersebut sangat baik. Ia pun berharap aspirasinya tersebut nantinya bisa benar-benar diserap oleh pemerintah.

Pilihan Editor: Anies-Muhaimin Janji Evaluasi Proyek Strategis Nasional Jokowi