TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memperbaiki data petani di Indonesia sebagai salah satu upaya mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk subsidi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar menanggapi keluhan salah satu petani dalam acara pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Taman Marakas, Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 14 Desember 2023.

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md maju sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden pada pemilihan umum tahun depan. Mereka akan berhadapan dengan dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ganjar, solusi pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk ialah memperbaiki data. Jika terpilih menjadi Presiden, ia berkomitmen akan segera memperbaiki data petani di Indonesia. "Bahasa Ganjar-Mahfud itu 'sat set', cepat, 'tas tes'. Agar apa? Agar ini segera dibereskan sehingga tadi disampaikan ibu bapak semuanya, namanya bantuan dari negara harus sampai kepada yang berhak," ucapnya.

Ganjar mengatakan kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, namun juga terjadi di wilayah lainnya seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, sampai Kalimantan. "Semuanya sulit dan kami bukan tidak bertanya, kami bertanya kepada kawan-kawan saya di DPR. Subsidinya kemarin dikurangi untuk beberapa jenis, dengan kebutuhan tinggi, pasti sulit," ujarnya.

Nurman, salah satu petani di Bekasi, itu berharap persoalan kelangkaan pupuk tersebut dapat teratasi. "Kalau mau beli harus pake KTP, harga tinggi. Harusnya kan harga padi lebih tinggi dari pupuk. Saya harap untuk petani pupuknya dipermudah, airnya dipermudah sehingga harga jual padi tinggi," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengatakan data warga miskin pun harus diperbaiki agar bantuan dapat diberikan dengan mudah dan tepat sasaran. "Ukuran keluarga miskin itu apa, nanti tinggal masuk dalam chip KTP. Nanti tinggal ada kartu untuk membaca, 'oh ini masuk kategori', maka jaminan ada untuk orang ini. Keluarga miskin akan terdata dengan baik di situ," tuturnya.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Penambahan Saham Freeport Menunggu Peraturan Pemerintah