TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penambahan saham PT Freeport untuk Indonesia sebesar 10 persen tengah menunggu peraturan pemerintah. “PP rampung, itu juga akan selesai,” katanya usai meresmikan ekspansi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, pada Kamis, 14 Desember 2023, dikutip dari keterangan video Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden.
Pemerintah ingin menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Jokowi pada pertengahan November bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat. Selain rencana penambahan saham, pertemuan itu juga membahas isu perpanjangan kontrak izin tambang Freeport di Indonesia selama 20 tahun.
"Saya menyambut baik pembahasan mengenai penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang selama 20 tahun yang telah mencapai tahap akhir," kata Jokowi dalam keterangan pers tertulis pada Selasa, 14 November 2023.
Izin tambang Freeport di Indonesia berakhir pada 2041. Artinya, jika penambahan itu disepakati, izin tambang akan berlaku sampai 2061
Dalam keterangan pers di Gresik pada Kamis, Jokowi mengatakan, semuanya diuntungkan dari kesepakatan ini. “Tapi tetep pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia. Ada tambahan nanti, tambahan saham untuk Indonesia,” kata presiden.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintah akan mendapatkan tambahan 10 persen saham PT Freeport dengan harga yang murah. Ia menyampaikan ini usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 27 November 2023.
"Masalah Freeport begini, penambahan saham 10 persen itu tidak ada dibayar valuasi. Sekecil mungkin itu pasti akan lebih murah banget," kata Bahlil, tanpa membeberkan rinciannya.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Di Depan Prabowo dan Ganjar, Anies Sebut Pembangunan IKN Tidak Lewat Dialog Publik