Terkini: Adu Debat dan Kritik Ekonomi Anies, Prabowo, dan Ganjar

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 13 Desember 2023 14:04 WIB

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak dibaca masih seputar debat calon presiden. Pertama adalah mengenai calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengatakan Pemerintah Indonesia jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah. "Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies. Anies memang cenderung menolak IKN. Sikap tersebut berbeda dengan dua calon presiden lain yang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang cenderung mendukung dan melanjutkan proyek IKN.

Kemudian berita mengenai calon Presiden Prabowo Subianto bertanya kepada lawannya, Ganjar Pranowo tentang bagaimana cara mengatasi pengangguran, terutama pada kelompok sarjana. Ganjar mengatakan ada sejumlah solusi yang ditawarkan. Salah satunya adalah dengan membuka ruang investasi dan memastikan penegakan hukumnya berjalan baik. Pertumbuhan industri dan ekonomi yang didukung kepastian hukum diharapkan akan menyerap tenaga kerja.

Lalu berita mengenai janji Prabowo Subianto yang akan menguatkan hukum, meningkatkan keberadaan aparat, dan mempercepat pembangunan ekonomi untuk mengatasi konflik yang telah lama berkecamuk di Papua. "Rencana saya tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi," Prabowo.

Berita lain yang juga menarik perhatian pembaca adalah mengenai pupuk subsidi. Pemerintah akan menambah subsidi untuk pupuk. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani belakangan ini.

Berikut rangkuman berita terkini Tempo.co.

  1. Beda Sikap dengan Prabowo dan Ganjar tentang IKN, Anies: Kalau Ada Masalah Jangan Ditinggalkan
Advertising
Advertising

Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Indonesia jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah. "Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat merespons pertanyaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa malam, 12 Desember 2023.

Anies mengatakan awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).

Menurutnya Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Apabila itu ditinggalkan dengan kepindahan ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.

Dia menjelaskan, kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru menurutnya tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan.

Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahan, dia yakin keluarga para ASN dan pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta, sehingga Jakarta masih tetap ada permasalahan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. Prabowo Tanya Soal Tingginya Sarjana yang Menganggur, Ini Jawaban Ganjar

Calon Presiden Prabowo Subianto bertanya kepada lawannya, Ganjar Pranowo tentang bagaimana cara mengatasi pengangguran, terutama pada kelompok sarjana. Pertanyaan itu disampaikan capres nomor urut dua itu dalam sesi tanya jawab Debat Capres pertama yang digelar pada Selasa, 12 Desember 2023 di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

"Bagaimana pemikiran bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak terutama lulusan sekolah dan sarjana yang belum tertampung, mungkin dari pengalaman Bapak bisa memberikan pencerahan kepada kami," tanya Prabowo.

Ganjar kemudian menjawab pertanyaan Prabowo dengan menyampaikan sejumlah poin mengatasi masalah pengangguran. "Isu ini sangat kontekstual dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapat pekerjaan," katanya.

Calon Presiden nomor urut tiga itu mengatakan, cara pertama untuk mengatasi pengangguran adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dan memastikan penegakan hukumnya berjalan baik.

"Yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukum yang bisa berjalan dengan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, dan cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan mereka akan minggat dan pergi tidak mau datang,” kata Ganjar.

Yang kedua, Ganjar mengatakan untuk mengentaskan pengangguran pemerintah harus memberikan fasilitas seperti kawasan industri, insentif pajak, dan kemudahan perizinan berusaha.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. Janji Prabowo Genjot Ekonomi Papua untuk Atasi Konflik, Bakal Lanjutkan Langkah Jokowi

Calon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto menyoroti akar permasalahan di Papua selama ini. Dalam debat pertama calon presiden 2024 semalam, Prabowo berjanji akan menguatkan hukum, meningkatkan keberadaan aparat, dan mempercepat pembangunan ekonomi untuk mengatasi konflik yang telah lama berkecamuk.

"Rencana saya tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi," Prabowo menegaskan, dalam Debat Perdana Calon Presiden 2024 yang digelar di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Desember 2023.

Prabowo kemudian menyoroti tren pertumbuhan ekonomi Papua selama pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai tingkat yang paling pesat dalam sejarah Indonesia.

Prabowo pun berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Jokowi dalam meningkatkan ekonomi di Papua.

"Presiden Joko Widodo adalah Presiden RI yang paling banyak ke Papua, paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah lebih dari 19 kali ke Papua. Peningkatan pertumbuhan ekonomi paling pesat, paling tinggi dalam sejarah RI,” ucap Prabowo.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. Jokowi Janji Tambah Subsidi Pupuk: Kalau Produksi Berlimpah, Pasti Petani Senang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani belakangan ini. Kepala Negara berjanji akan segera menambah subsidi pupuk.

“Subsidi pupuknya akan saya tambah, karena suplai pupuknya juga ada,” kata Jokowi via saat menyampaikan kata sambutan kepada para penyuluh pertanian dan babinsa se-Jawa Tengah, di Pekalongan, Rabu, 13 Desember 2023.

Ia menyebutkan, masalah pupuk tersebut akan segera diselesaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Presiden juga memastikan masalah pupuk akan terus dawasi hingga tahun depan. Hal itu juga diharapkan dapat memastikan tidak ada masalah distribusi di lapangan.

Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku belum bisa menyebut jumlah tambahan subsidi pupuk itu. Pasalnya, alokasi tambahan subsidi pupuk tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan harus disetujui oleh DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Beda Sikap dengan Prabowo dan Ganjar tentang IKN, Anies: Kalau Ada Masalah Jangan Ditinggalkan

Berita terkait

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

1 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: 9 Negara Tolak Keanggotaan Palestina di PBB hingga Serangan Bom Nuklir ke Gaza

1 jam lalu

Top 3 Dunia: 9 Negara Tolak Keanggotaan Palestina di PBB hingga Serangan Bom Nuklir ke Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 14 Mei 2024 diawali oleh alasan 9 negara menolak Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

2 jam lalu

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe

Baca Selengkapnya

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

7 jam lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

9 jam lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

9 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

10 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

10 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

10 jam lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

10 jam lalu

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya