Ditanya Prabowo soal Atasi Pengangguran, Ganjar: Perlu Kepastian Hukum dan Ketangguhan SDM

Selasa, 12 Desember 2023 23:39 WIB

Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tampil dalam debat capres pertama di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023. YouTube/KPU

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, bertanya pada lawannya, Ganjar Pranowo, soal bagaimana cara mengatasi pengangguran jika terpilih memimpin Indonesia. Pertanyaan itu disampaikan Prabowo dalam acara Debat Capres 20024 pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bagaimana cara mengatasi pengangguran yang masih banyak? Lulusan sekolah dan sarjana banyak yang belum tertampung,” ujar Prabowo dalam acara yang disiarkan langsung akun YouTube Tempodotco, pada Selasa, 12 Desember 2023.

Menurut Ganjar, untuk mengatasi itu ada beberapa poin. Pertama, membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik.

“Kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transpraan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan mereka akan minggat dan pergi tidak mau datang,” tutur Ganjar.

Kedua, kata Ganjar, pemerintah harus memberikan fasilitas seperti kawasan industri, insentif pajak, dan kemudahan perizinan berusaha. Jika semua itu sudah berjalan, maka yang harus disiapkan adalah sumber daya manusia (SDM). “Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kami siapkan. Apa itu? Sekolah vokasi, nggak ada yang lain,” ucap dia.

Advertising
Advertising

Menurut Ganjar, harus ada kepastian wajib belajar 12 tahun dan gratis bagi masyarakat untuk mendorong kualitas SDM Indonesia tumbuh.

Selain itu, kata Ganjar, ada tindakan afirmasi untuk menurunkan kemiskinan, yakni dengan memberikan kesempatan pada setiap satu keluarga miskin agar satu anaknya bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Ganjar bercerita jika di Jawa Tengah, khususnya di Kawasan Industri Kendal, perusahaan-perusahaan di sana sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 sekolah vokasi. Hal yang sama terjadi pula di Kawasan Industri Batang.

Dari situ, ucap Ganjar, kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, penting untuk memfasilitasi masyarakat.

Mendengar jawaban itu, Prabowo menilai Ganjar mengakui prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam mengembangkan kawasan ekonomi kreatif (KEK) sehingga bisa menghadirkan lapangan kerja di Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan saat memimpin Jawa Tengah dia merancang kawasan indusri dan melakukan percepatan pembangunannya dengan cara duduk bersama para menteri dan presiden. Alhasil, klaim dia, banyak proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah bisa diselesaikan.

“Kami tahu posisi itu agar kami berada dalam satu barisan menjemput keunggulan Indonesia di tahun 2045,” kata Ganjar.

Pilihan Editor: Anies Ungkap Kegagalannya Menaikkan UMP Jakarta 5,1 Persen: Ada Regulasi yang Tidak Adil

Berita terkait

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

3 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

3 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

4 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

4 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

7 jam lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

8 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

10 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

21 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya